Suara.com - Posisi Bupati Pati Sudewo saat ini sedang berujung tanduk.
Jabatan sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berpeluang besar untuk dilengserkan.
Hal itu buntut kebijakannya yang dinilai tidak pro rakyat dan sikapnya arogan, yang menuai protes besar-besaran dari masyarakat yang menuntutnya mundur.
Setelah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, desakan masyarakat tersebut direspons DPRD Pati dengan membentuk panitian khusus atau pansus untuk memakzulkannya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai gejolak yang terjadi di Pati menjadi preseden.
"Soal Pati jadi preseden bagi semua pejabat publik khususnya Kepala Daerah bahwa mesti hati-hati dalam membuat kebijakan," kata Agung saat dihubungi Suara.com, Kamis (14/8/2025).
Sudewo terancam dimakzulkan buntut dari kebijakannya yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan itu dianggap tidak pro rakyat.
Untuk Agung mengingatkan agar para kepada daerah melibatkan partisipasi publik, khususnya DPRD dalam mengambil keputusan.
Baca Juga: Selain Pati, Sederet Daerah Ini Juga Jadi Korban Kenaikan PBB
Agung juga mengingatkan agar kepala daerah memiliki gaya komunikasi yang demokratis..
Hal itu bercermin dari gaya komunikasi Sudewo yang sempat menantang warga dengan menyatakan tidak takut didemo oleh 50 ribu orang karena kebijakannya.
"Soal komunikasi juga mesti demokratis, partisipatif, emasipatorik. Jangan searah, apalagi arogan," kata Agung mengingatkan.
