Infografis
Suara.com - Sebuah ultimatum politik yang tajam tapi santun dilayangkan Ketua DPR RI Puan Maharani langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Puan secara terbuka meminta izin untuk bisa memberikan teguran politik kepada menteri-menteri yang dinilai tidak becus bekerja.
Dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025), Puan Maharani dengan lugas menyampaikan niatnya sebagai bagian dari fungsi pengawasan konstitusional DPR.
"Maka, apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka," kata Puan.
Ia memastikan teguran tersebut akan disampaikan secara konstruktif dan di forum resmi, bukan untuk membuat kegaduhan. Tujuannya, kata Puan, justru untuk memastikan visi-misi Presiden Prabowo dalam Asta Cita bisa terlaksana dengan baik.
Untuk mempertegas pesannya, Puan menggunakan analogi yang sangat menohok. Ia menggambarkan para menteri sebagai pihak yang bisa saja lupa arah jika tidak diawasi secara ketat oleh DPR.
"Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional. Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri," ujarnya.
Bahkan, menurut Puan, terkadang pengawasan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Perlu ada tindakan yang lebih terasa agar para menteri tetap waspada.
"Bahkan kadang, sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya, agar selalu mawas diri, selalu berada di koridor jalan kebijakan Presiden," tambahnya.
Baca Juga: Prabowo: Keuntungan BUMN Jangan Akal-akalan
