Infografis
Suara.com - Lokataru Foundation memberikan catatan soal kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang akan membangun Community Learning Center (CLC) bagi anak-anak di Semenanjung Malaya, Sabah, dan Serawak, Malaysia. CLC akan menjadi sekolah alternatif bagi anak-anak dari pekerja migran Indonesia.
Kesepakatan itu sebelumnya tercipta saat Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia pada 29 Juli lalu.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen menyebut bahwa sekolah alternatif bukan hal yang baru di Malaysia.
Sekolah alternatif umumnya, diperuntukkan bagi anak-anak tanpa dokumen atau kewarganegaraan (stateless).
"Ribuan anak keturunan Indonesia, terutama anak pekerja migran, tidak dapat mengakses pendidikan formal maupun perlindungan negara, dan kerap menghadapi diskriminasi," kata Pedro sapaan akrab Delpedro lewat keterangannya kepada Suara.com, Jumat (15/8/2025).
"Berdasarkan estimasi Departemen Statistik Malaysia, pada 2024 terdapat sekitar 371.100 anak tanpa kewarganegaraan di Sabah," tambah dia.
Lokataru berpandangan ketiadaan akses pendidikan formal mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak.
Kondisi ini pula yang akhirnya melahirkan sekolah-sekolah alternatif yang digagas oleh aktivis dan mahasiswa sebagai upaya kolektif menyediakan ruang aman untuk memperoleh hak pendidikan yang mendasar.
Lokataru mengunjungi salah satu alternatif di Kampung Teluk Layang, Kota Kinabalu, Sabah. Lembaga pendidikan itu didirikan oleh Borneo Komrad, sebuah gerakan anak muda yang berfokus pada advokasi sosial.
Baca Juga: "Kawal Sampai Tuntas," DPD Siap Jadi Mata dan Telinga Prabowo di Daerah
Dalam kunjungan itu Lokataru menemukan sejumlah persoalan yang serius.
"Antara lain adanya intimidasi, penangkapan aktivis dan anak-anak tanpa kewarganegaraan, upaya perobohan sekolah alternatif, serta pelarangan organisasi Borneo Komrad meskipun telah terdaftar secara sah," kata Pedro.
"Hingga kini, anak-anak tanpa kewarganegaraan di Malaysia hidup dalam ketidakpastian, tanpa komitmen yang memadai dari pemerintah Malaysia–Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini," sambungnya.
Untuk itu, Lokataru memberikan enam rekomendasinya agar kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani persoalan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran benar-benar memberi manfaat:
- Perlindungan bagi pejuang hak anak dan komunitas rentan. Pemerintah Indonesia perlu mendorong Pemerintah Malaysia memberikan perlindungan hukum penuh bagi aktivis dan komunitas anak stateless agar bebas dari diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi.
- Pengakuan terhadap sekolah alternatif yang ada. Pemerintah Indonesia perlu mendorong Pemerintah Malaysia untuk mengakui dan mendukung sekolah-sekolah alternatif yang telah berdiri.
- Pemenuhan hak di luar sektor pendidikan. Pemerintah Indonesia perlu mendesak Pemerintah Malaysia mengatasi hambatan akses layanan kesehatan, mobilitas, pekerjaan layak, serta kerentanan terhadap eksploitasi yang dialami anak-anak stateless.
- Penyediaan ruang aman dan inklusif. Pemerintah Indonesia–Malaysia harus menjamin anak-anak stateless dapat hidup tanpa stigma, pengucilan, atau perlakuan diskriminatif.
- Jaminan keamanan CLC yang baru. Memastikan CLC yang dibangun melalui kerja sama bilateral bebas dari penghalangan dan menjadi ruang belajar yang aman.
- Penyelesaian masalah kewarganegaraan. Mendesak Pemerintahan Indonesia–Malaysia menyelesaikan masalah statelessness yang sudah berlangsung lama agar anak-anak dapat mengakses haknya secara penuh.
