Hapus Tantiem BUMN, Rocky Gerung Sebut Gebrakan Prabowo Bisa 'Gebuk' Elite Manja Jokowi

Suara.com - Gebrakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus bonus alias tantiem untuk jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat ancungan jempol dari Pengamat politik, Rocky Gerung.

Menurutnya, ini adalah sinyal kuat bahwa Prabowo mulai membereskan 'kemewahan' yang dinikmati segelintir elite selama 10 tahun terakhir. Rocky tanpa tedeng aling-aling menyebut kebijakan populis ini sebagai antitesis dari era pemerintahan sebelumnya.

Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pun terseret dalam analisisnya soal rencana penghapusan tantiem oleh Presiden Prabowo.

"Terasa memang akhir-akhir ini ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis," ujar Rocky Gerung dalam siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya, Sabtu (16/8/2025).

Bagi Rocky, langkah penghapusan tantiem ini adalah bukti nyata Prabowo mulai mengabaikan praktik-praktik yang di era Jokowi "diservis habis-habisan melalui APBN."

Kebijakan ini, lanjutnya, menjadi dobrakan awal untuk menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah kadung bolong.

"Dan itu menunjukkan bahwa APBN memang bolong dan nambal itu tentu bisa minta utang, tetapi utang itu jaminannya apa?" sentilnya.

Warisan Jokowi: Elite Dimanjakan, APBN Terkuras

Ahli filsafat ini menyoroti bagaimana kebijakan Prabowo akan menjadi pil pahit bagi sekelompok elite yang ia sebut telah "terbiasa atau dimanjakan" selama satu dekade terakhir.

Menurutnya, Prabowo kini mengambil langkah yang tidak populer bagi kalangan tersebut demi kepentingan yang lebih besar.

"Dan itu yang kelihatannya akan jadi patokan beliau untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan tidak populer bagi segelintir, sebutannya segelintir elite yang sudah terbiasa atau dimanjakan melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam 10 tahun ini," tegas Rocky.

Sinyal Perang Terhadap Oligarki?

Lebih jauh, Rocky Gerung membaca langkah Prabowo ini sebagai awal dari konsolidasi melawan cengkeraman oligarki.

Menurutnya, para oligark mulai cemas karena Prabowo terlihat akan masuk ke dalam sistem berpikir yang lebih berpihak pada rakyat, bukan segelintir pemodal.

"Kita mulai melihat gejala sebut aja konsolidasi dari kalangan oligarki terutama yang menganggap bahwa Presiden Prabowo kelihatannya memang akan masuk di dalam sistem berpikir atau sistem ideologi yang lebih yang non-kapitalis," analisisnya.

Ancaman Prabowo Hapus Tantiem Petinggi BUMN

Diberitakan sebelumnya, penghapusan tantiem dari jajaran petinggi BUMN diungkap oleh Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyoroti bagaimana BUMN bisa merugi namun jumlah komisarisnya sangat banyak, sebuah praktik yang ia sebut tidak masuk akal.

"Saudara-saudara, masak ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun," ungkap Prabowo.

Dalam pidatonya, Kepala Negara menyebut istilah tantiem sebagai "akal-akalan" dan mempersilakan para bos BUMN yang keberatan dengan penghapusan ini untuk segera berhenti dari jabatannya.

"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," ujarnya.