REGIONAL:
Berikut adalah perbandingan tingkat pengangguran di negara ASEAN berdasarkan data Trading Economics:
| Ranking | Negara | Persentase Pengangguran | Keterangan |
| 1 | Indonesia | 4,76 persen | Maret 2025 |
| 2 | Brunei | 4,7 persen | Desember 2024 |
| 3 | Filipina | 3,7 persen | Juni 2025 |
| 4 | Malaysia | 3 persen | Juni 2025 |
| 5 | Myanmar | 3 persen | Desember 2024 |
| 6 | Vietnam | 2,24 persen | Juni 2025 |
| 7 | Singapura | 2,1 persen | Desember 2024 |
| 8 | Timor Leste | 1,6 persen | Desember 2024 |
| 9 | Laos | 1,2 persen | Desember 2024 |
| 10 | Thailand | 0,89 persen | Maret 2025 |
| 11 | Kamboja | 0,27 persen | Desember 2024 |
Siapa yang Paling Banyak Menganggur?
Data BPS juga memberikan potret yang lebih rinci mengenai siapa saja yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Ternyata, pengangguran tertinggi justru dialami oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan angka mencapai 8 persen.
Pada posisi kedua adalah lulusan SMA (6,35 persen) dan Sarjana (6,23 persen).
Ironisnya, mereka yang berpendidikan SD ke bawah justru memiliki tingkat pengangguran paling rendah (2,32 persen).
Selain itu, pengangguran di kalangan anak muda usia 15-24 tahun sangat mengkhawatirkan, mencapai 16,16 persen.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara keahlian yang dihasilkan sistem pendidikan dengan kebutuhan industri.
Tingkat pengangguran di perkotaan (5,73 persen) juga jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan (3,33 persen).
Kritik dari Parlemen: Data Tak Sesuai Realitas Job Fair
Merespons klaim Presiden, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menilai ada kesenjangan antara data statistik dengan realitas di masyarakat.
Menurutnya, pemandangan para pencari kerja yang membludak di setiap acara bursa kerja atau job fair menjadi bukti nyata bahwa tantangan pengangguran masih besar.
"Terkait fakta di lapangan, job fair kita sesak, dipenuhi pelamar kerja. Itu jadi bahan refleksi sekaligus evaluasi untuk mengonfirmasi data BPS tersebut dengan kondisi realitas di lapangan," jelas Zainul, Sabtu (16/8/2025).
Zainul mendorong pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, memaksimalkan program hilirisasi padat karya, serta memperkuat pendidikan vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi.
"Anggaran untuk sertifikasi kompetensi melalui BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) harus diperbanyak, jangan hanya 150 ribu/tahun," kata dia.
Menurutnya, anggaran tersebut sangat kecil untuk bisa melahirkan tenaga kerja yang certified.
"Pasar saat ini menyukai tenaga kerja bersertifikasi kompetensi,bukan cuma pegang ijazah saja."
TERPOPULER