- JPPI mengungkap dugaan pemalakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk laporan di daerah Banten.
- Beberapa sekolah meminta pungutan harian per siswa kepada SPPG agar program MBG dapat dilaksanakan di sekolah.
- JPPI sedang menyelidiki laporan tersebut dan meminta sanksi bagi sekolah yang terbukti melakukan praktik peras-memeras.
Suara.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap adanya dugaan praktik pemalakan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut pihaknya menerima laporan adanya sekolah yang meminta setoran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika program MBG ingin masuk ke sekolah tersebut.
"Ada laporan di daerah Banten itu sedang kita selidiki. Jadi banyak sekali, ada yang SPPG dipalak oleh sekolah, ada juga sekolah yang dipalak oleh SPPG karena menolak tidak mau menerima MBG di sekolahnya. Jadi semua ada kasus," kata Ubaid ditemui di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Ubaid mengungkapkan kalau praktik pemalakan dari sekolah kepada SPPG dilakukan dengan skema pungutan per siswa setiap hari. Ia mencontohkan, jika jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai ribuan, maka nilai pungutan yang harus dibayarkan SPPG kepada sekolah bisa sangat besar.
"Kalau MBG mau masuk sekolah itu, SPPG harus bayar ke sekolah satu anak, Rp1.000 per hari. Kalau sekolah saya muridnya bisa sampai 5 ribu, dikalikan seribu, 5 juta sehari. Dan SPPG mau karena untungnya SPPG lebih dari itu," ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung oleh lembaga pendidikan.
JPPI saat ini tengah menelusuri laporan serupa yang terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Provinsi Banten. Lebih lanjut, masih dilakukan pengumpulkan bukti dan keterangan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
"Kita sedang selidiki apakah itu benar terjadi. Kalau memang benar, kita sedang kumpulkan saksi-saksi. Sehingga ini bisa supaya BGN juga tahu.Kemudian sekolah-sekolah, ini karena urusannya dengan Dinas Pendidikan, harus diberikan sanksi karena tidak boleh ada peras-memeras," tutur Ubaid.
Ia menekankan, program MBG seharusnya dijalankan untuk kepentingan perbaikan sektor pendidikan dan pemenuhan gizi anak.
"MBG ini justru kenapa malah menyuburkan soal kebiasaan koruptif di sekolah. Mestinya kan bagaimana transparansi dan akuntabilitas itu harus menjadi ruh dari lembaga pendidikan. Tapi kenapa kemudian malah menyuburkan berlaku koruptif di sekolah," kritiknya.
TERPOPULER
