REGIONAL:
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat pengangguran nasional telah mencapai titik terendah sejak era krisis moneter alias krismon 1998. Benarkah demikian atau hoaks?
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyebut pemerintahannya berhasil menekan angka pengangguran.
"Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," ujar Prabowo.
Ia merinci bahwa angka pengangguran terbuka per Februari 2025 berada di level 4,76 persen.
Artinya, persentase itu mengalami penurunan dari posisi 4,82 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
"Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen pada Februari 2025, dari 4,82 persen tahun lalu, dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan," klaimnya.
Verifikasi Data: Angka Sesuai, Konteks Berbeda
Secara angka, klaim yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memang akurat dan terverifikasi oleh data resmi.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilisnya per Februari 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia berada di angka 4,76 persen.
Angka ini setara dengan 7,28 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan dari total angkatan kerja.
Data ini menunjukkan penurunan sebesar 0,06 poin persen jika dibandingkan dengan Februari 2024 yang saat itu masih di level 4,82 persen.
Platform data ekonomi global, Trading Economics, juga mengonfirmasi tren serupa, mencatat angka 4,76 persen per Maret 2025 sebagai yang terendah sejak krisis keuangan melanda Asia pada 1997-1998.
Namun, di balik data positif tersebut, terdapat konteks yang lebih luas.
Jika kacamata diperlebar ke tingkat regional, posisi Indonesia justru memprihatinkan.
Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), angka pengangguran Indonesia masih menjadi yang tertinggi.
Berikut adalah perbandingan tingkat pengangguran di negara ASEAN berdasarkan data Trading Economics:
| Ranking | Negara | Persentase Pengangguran | Keterangan |
| 1 | Indonesia | 4,76 persen | Maret 2025 |
| 2 | Brunei | 4,7 persen | Desember 2024 |
| 3 | Filipina | 3,7 persen | Juni 2025 |
| 4 | Malaysia | 3 persen | Juni 2025 |
| 5 | Myanmar | 3 persen | Desember 2024 |
| 6 | Vietnam | 2,24 persen | Juni 2025 |
| 7 | Singapura | 2,1 persen | Desember 2024 |
| 8 | Timor Leste | 1,6 persen | Desember 2024 |
| 9 | Laos | 1,2 persen | Desember 2024 |
| 10 | Thailand | 0,89 persen | Maret 2025 |
| 11 | Kamboja | 0,27 persen | Desember 2024 |
Siapa yang Paling Banyak Menganggur?
Data BPS juga memberikan potret yang lebih rinci mengenai siapa saja yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Ternyata, pengangguran tertinggi justru dialami oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan angka mencapai 8 persen.
Pada posisi kedua adalah lulusan SMA (6,35 persen) dan Sarjana (6,23 persen).
Ironisnya, mereka yang berpendidikan SD ke bawah justru memiliki tingkat pengangguran paling rendah (2,32 persen).
Selain itu, pengangguran di kalangan anak muda usia 15-24 tahun sangat mengkhawatirkan, mencapai 16,16 persen.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara keahlian yang dihasilkan sistem pendidikan dengan kebutuhan industri.
Tingkat pengangguran di perkotaan (5,73 persen) juga jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan (3,33 persen).
Kritik dari Parlemen: Data Tak Sesuai Realitas Job Fair
Merespons klaim Presiden, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menilai ada kesenjangan antara data statistik dengan realitas di masyarakat.
Menurutnya, pemandangan para pencari kerja yang membludak di setiap acara bursa kerja atau job fair menjadi bukti nyata bahwa tantangan pengangguran masih besar.
"Terkait fakta di lapangan, job fair kita sesak, dipenuhi pelamar kerja. Itu jadi bahan refleksi sekaligus evaluasi untuk mengonfirmasi data BPS tersebut dengan kondisi realitas di lapangan," jelas Zainul, Sabtu (16/8/2025).
Zainul mendorong pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, memaksimalkan program hilirisasi padat karya, serta memperkuat pendidikan vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi.
"Anggaran untuk sertifikasi kompetensi melalui BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) harus diperbanyak, jangan hanya 150 ribu/tahun," kata dia.
Menurutnya, anggaran tersebut sangat kecil untuk bisa melahirkan tenaga kerja yang certified.
"Pasar saat ini menyukai tenaga kerja bersertifikasi kompetensi,bukan cuma pegang ijazah saja."
TERPOPULER