Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Jenderal Bintang Empat Kehormatan Anumerta kepada Letnan Jenderal KKO (Purn.) Ali Sadikin.
Sosok legendaris yang dikenal sebagai Gubernur DKI Jakarta yang transformatif ini kini secara resmi menyandang pangkat Jenderal TNI (Purn.) Kehormatan.
Namun, di balik penghormatan yang tampak mulia ini, analis militer Selamat Ginting mencium adanya nuansa politis yang sangat kental, yang ia sebut sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto untuk merebut hati dan loyalitas Korps Marinir.
Penganugerahan ini sontak menjadi perbincangan hangat, tidak hanya karena ketokohan Ali Sadikin, tetapi juga karena momentum dan implikasinya bagi struktur Korps Baret Ungu. Selamat Ginting menilai keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik.
"Jadi, saya lihat ini nuansa politisnya tinggi sekali. Kenapa? Misalnya penganugerahan bintang 4 Anumerta ya kan untuk Jenderal Ali Sadikin," ujar Ginting dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV.
"Kenapa tiba-tiba dinaikkan? Berarti kira-kira Presiden Prabowo sedang mengambil hati Korps marinir kan seperti itu," ujar dia.
Menurutnya, langkah ini adalah sebuah gebrakan yang sengaja dirancang untuk membangun kedekatan emosional antara Presiden Prabowo dengan salah satu pasukan elite paling disegani di tubuh TNI.
Ginting bahkan menarik paralel sejarah ke era Presiden Soekarno, di mana Korps Komando Operasi (KKO)—nama Korps Marinir saat itu—dikenal memiliki loyalitas tanpa syarat kepada Bung Karno.
"Di mana dulu pada era Bung Karno dekat sekali apa ee hitam kata Bung Karno, hitam kata marinir, putih kata Bung Karno, putih kata marinir atau KKO dulu sebutannya korps komando begitu," jelasnya, menggambarkan betapa solidnya hubungan antara pemimpin negara dengan pasukan elite tersebut di masa lalu.
Baca Juga: 'Tidak akan Saya Lindungi', Ultimatum Keras Prabowo untuk Jenderal dan Politisi Korup
Sejarah Baru: Marinir Akhirnya Punya Bintang Empat
Penganugerahan ini bukan sekadar gelar. Ini adalah sebuah penulisan ulang sejarah bagi Korps Marinir. Selamat Ginting menyoroti bahwa ini adalah kali pertama seorang perwira dari korps tersebut meraih pangkat tertinggi di militer.
"Nah ini menjadi sejarah baru dari Marinir bahwa Marinir sekarang ternyata sudah punya jenderal bintang empat ya kan," ungkapnya.
Selama ini, pangkat puncak bintang empat di TNI Angkatan Laut hampir selalu menjadi domain bagi perwira dari Korps Pelaut.
"Biasanya kalau bintang empat di angkatan laut adalah Laksamana pelaut gitu kan. belum pernah ada marinir, tapi Ali Sadikin dan itu kan Ali Sadikin lulusan tentara di tahun 1945 sudah jauh sekali," papar Ginting.
Fakta bahwa Ali Sadikin adalah angkatan lama yang sudah puluhan tahun wafat membuat momentum penganugerahan ini semakin dipertanyakan.
Bagi Ginting, ini adalah sinyal jelas bahwa ada agenda politik di baliknya, sebuah "investasi" loyalitas kepada korps yang dikenal memiliki militansi dan esprit de corps yang luar biasa tinggi.
Siapa Ali Sadikin? Komandan Keras Pembangun Jakarta
Untuk memahami signifikansi penganugerahan ini, penting untuk menilik kembali jejak langkah Ali Sadikin. Lahir di Sumedang pada 7 Juli 1927, pria yang akrab disapa Bang Ali ini adalah perwira tinggi KKO Angkatan Laut.
Lulusan Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) tahun 1945 ini meniti karier militernya dengan cemerlang, menjabat berbagai posisi strategis termasuk Deputi Kepala Staf Angkatan Laut dan Menteri Perhubungan Laut di era Orde Lama.
Namun, legasi terbesarnya terukir saat ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966. Selama 11 tahun memimpin ibu kota (1966-1977), tangan dingin dan visinya yang keras namun progresif berhasil mengubah wajah Jakarta yang kala itu masih berantakan.
Ia membangun Taman Ismail Marzuki (TIM), Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, hingga Taman Impian Jaya Ancol. Di balik kesuksesannya, ia juga dikenal dengan kebijakan kontroversialnya melegalkan perjudian (lotto dan kasino) untuk mendanai pembangunan kota.
Setelah tidak lagi menjabat gubernur, sikap kritisnya terhadap rezim Orde Baru Soeharto justru semakin tajam. Ia menjadi salah satu tokoh sentral dalam kelompok Petisi 50, sebuah kelompok yang berisi tokoh-tokoh berpengaruh yang mengkritik keras kebijakan pemerintah saat itu.
Sikap oposan ini membuatnya "disingkirkan" dari panggung politik nasional hingga akhir hayatnya pada 20 Mei 2008.
