REGIONAL:
Suara.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara terbuka mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengimbau jemaah haji 2024 menjadi saksi.
Langkah KPK tersebut dinilai 'melenceng' dan berisiko menggiring opini publik.
Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, merespons tajam strategi penyidikan KPK yang mengajak publik, khususnya jemaah haji, untuk melapor jika mengalami ketidaksesuaian layanan.
Menurutnya, imbauan tersebut tidak relevan dengan inti perkara.
"KPK memang berwenang memanggil siapa pun sebagai saksi. Tapi himbauan ke publik seharusnya tidak melenceng dari ruang lingkup perkara," kata Mellisa dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).
Mellisa menegaskan, fokus utama penyidikan KPK adalah dugaan kerugian negara akibat kebijakan pembagian kuota haji tambahan.
Oleh karena itu, saksi yang relevan seharusnya adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan, bukan jemaah yang mengalami masalah teknis di lapangan.
"Jika KPK mengajak jamaah melapor soal layanan hotel, katering, atau penempatan, itu di luar konteks. Persoalan teknis lapangan tidak otomatis berkaitan dengan korupsi kuota," tutur Mellisa.
Ia khawatir, langkah KPK ini dapat membentuk opini seolah-olah seluruh keluhan pelayanan haji adalah buah dari tindak pidana korupsi.
Mellisa juga mengingatkan bahwa kesaksian yang tidak relevan dapat dengan mudah dipatahkan di pengadilan.
"Saksi yang dihadirkan karena keluhan layanan bisa dianggap tidak punya nilai pembuktian untuk perkara kuota haji," ujar Mellisa.
Imbauan KPK yang Menjadi Pemicu
Sebelumnya, KPK memang secara terbuka meminta jemaah haji yang merasa layanannya tidak sesuai prosedur untuk melapor.
Informasi ini dianggap bisa menjadi pengayaan data bagi penyidikan yang sedang berjalan.
“Bisa disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (18/8/2025).
“Informasi ini bisa menjadi pengayaan bagi proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK.”
KPK menduga ada modus di mana jemaah yang membayar kuota khusus justru mendapat fasilitas setara kuota reguler.
Konteks Penyidikan Korupsi Haji
Perdebatan ini terjadi di tengah penyidikan kasus korupsi penyelenggaraan haji 2023-2024 yang telah menjerat Gus Yaqut.
KPK telah mencegahnya bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 11 Agustus 2025.
Dugaan kerugian negara dalam kasus ini, menurut perhitungan awal KPK, mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
KPK juga menduga lebih dari 100 agen travel terlibat dalam skandal pembagian kuota tambahan ini.
TERPOPULER