Pemerintah Tegaskan Infrastruktur Tetap Jalan di 2026, Meski Bukan Prioritas Utama

Suara.com - Spekulasi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lagi menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur di tahun 2026 langsung ditepis.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pemerintah tetap melanjutkan pembangunan, hanya saja fokusnya lebih diarahkan pada infrastruktur pendukung, bukan infrastruktur dasar.

Hal itu disampaikan Dody ketika ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 19 Agustus 2025.

"Katakanlah di Kemensos saya ada sekolah rakyat, katakanlah Badan Gizi Nasional (BGN), saya ada SPPG," ujar Dody.

Dalam Rancangan APBN 2026, terdapat delapan prioritas utama pemerintahan Prabowo, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, hingga penguatan koperasi desa-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Sejalan dengan prioritas tersebut, Dody menyebut pembangunan sekolah rakyat, fasilitas MBG, hingga jaringan irigasi untuk mendukung pertanian tetap menjadi fokus.

"Ada, cuma tempatnya nggak full di kita. Saya kan tetap jalan, irigasi, kayak irigasi kan sebetulnya juga Kementerian Pertanian. Jadi ada, ada. Cuma tidak bulat di PU itu, kita supporting yang lain," jelasnya.

Meski demikian, alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2026 tetap signifikan.

Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026 mencatat dana belanja fungsi ekonomi untuk infrastruktur mencapai Rp 820,37 triliun.

Anggaran tersebut menopang sedikitnya 13 target pembangunan, di antaranya pembangunan jalan nasional 194,75 kilometer, preservasi jalan 1.507,08 kilometer, serta jalan tol 28,19 kilometer.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 meter, overpass dan underpass sepanjang 362,71 meter, serta 15 bendungan on going.

Selain itu, akan dibangun dan direhabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 4.000 hektare dan 100.000 hektare.

Tak hanya itu, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2026 juga melonjak menjadi Rp 118,5 triliun, naik jauh dari Rp 73 triliun di tahun anggaran 2025.