REGIONAL:
Suara.com - Rentetan gejolak sosial yang meletus di berbagai daerah, seperti insiden panas di Pati dan Bone, diyakini bukan sekadar persoalan lokal yang muncul tiba-tiba.
Ada dugaan kuat bahwa rentetan peristiwa ini adalah bagian dari skenario besar yang dirancang dari pusat untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan mengejutkan ini diungkap oleh analis politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan.
Menurutnya, ada sebuah agenda terstruktur yang menargetkan Prabowo lengser dari kursi kepresidenan hanya dalam kurun waktu dua tahun.
"Semua gerakan yang terjadi di daerah, termasuk di Pati dan Bone, diyakini sebagai bagian dari orkestrasi yang dilakukan oleh kekuatan di pusat," tegas Syahganda dalam diskusi di Podcast Forum Keadilan TV yang ditayangkan di YouTube.
Ia memaparkan, tujuan utama dari serangkaian gejolak ini adalah menciptakan instabilitas dan membuat Prabowo tidak fokus menjalankan program-programnya. Gangguan ini sengaja diciptakan agar citra pemerintahan baru rusak di mata publik sejak awal.
Oligarki Lama Merasa Terancam
Lantas, siapa dalang di balik "orkestrasi" ini? Syahganda menunjuk hidung kelompok oligarki lama yang selama ini menikmati keuntungan besar di bawah rezim sebelumnya. Kelompok inilah yang kini merasa posisinya terancam oleh gebrakan dan gaya kepemimpinan Prabowo.
Sikap Prabowo yang dinilai tegas terhadap praktik korupsi, terutama dalam penanganan kasus-kasus raksasa seperti korupsi sawit dan mafia tambang, dianggap sebagai lonceng kematian bagi para pemain lama.
"Kelompok yang diuntungkan oleh rezim sebelumnya merasa terancam dengan sikap Prabowo yang anti-korupsi," jelas Syahganda.
Menurutnya, ketegasan ini membuat para oligarki ketakutan dan mulai menyusun strategi perlawanan.
Isu Sensitif 'Digoreng' untuk Serang Prabowo
Selain menciptakan kekacauan di daerah, para penentang Prabowo juga diduga menggunakan perang informasi di dunia maya.
Syahganda menyoroti bagaimana isu-isu sensitif sengaja diciptakan dan "digoreng" untuk memancing kemarahan publik.
Beberapa isu yang disebutnya sengaja diembuskan antara lain rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hoaks pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara, hingga isu nikel di Raja Ampat.
TERPOPULER