Suara.com - Pejabat Kementerian Agama (Kemenag) diduga memfasilitasi keluarga hingga orang-orang terdekatnya untuk menunaikan ibadah haji Furoda dengan memakai fasilitas negara.
Klaim ini disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Dia mengungkap temuan adanya puluhan keluarga pejabat yang berangkat haji jalur Furoda di Arab Saudi, tetapi di sana mereka mendapat fasilitas dari negara untuk akomodasi.
"Diduga istri-istri pejabat berangkat dengan Haji Furoda, tapi di sana kemudian mendapatkan fasilitas dari negara untuk akomodasinya," kata Boyamin.
"Ada foto-fotonya gitu saya serahkan ke sana," lanjutnya seperti dikutip pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Boyamin menyebut pejabat yang paling banyak terlibat berasal dari Kementerian Agama.
Dia juga mendengar informasi adanya keterlibatan oknum DPR. Namun, hingga kini belum bisa memastikan karena belum memiliki bukti kuat.
"Kementerian Agama. Yang paling banyak di Kementerian Agama. Kalau yang DPR ada informasi tapi saya belum valid. Karena belum ada fotonya, belum ada caranya begitu," ucapnya.
Boyamin menambahkan, fasilitas haji tersebut bukan hanya dinikmati oleh istri dan anak pejabat, tetapi juga orang-orang dekat lainnya seperti pembantu hingga tukang pijat keluarga pejabat.
"Hanya puluhan. Kalau data yang saya, loh ya, karena foto-fotonya ada. Istri-istrinya. Tapi kan ada juga pembantu dan tukang pijat yang juga dapat jatah dari keluarga itu," ungkapnya.
"Nah, itu ada yang ikut berangkat. Bahkan tukang pijat yang biasanya mijitin keluarga pejabat itu juga berangkat ikut pejabat itu," ujar Boyamin lebih lanjut.
Menurutnya, temuan ini semakin memperparah persoalan penyelenggaraan haji tahun 2024 yang berlangsung di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Jadi ini kan menambah sengkarutnya dari penyelenggaraan haji tahun 2024," ucapnya.
Pernyataan Boyamin langsung menimbulkan beragam reaksi warganet yang mengkritik keras dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk ibadah haji.
"Ini kemenag loh. Sekali lagi KEMENAG. Miris sih, yang sudah mengaku agamis ternyata belum tentu mengamalkan nilai-nilai agamanya dengan kehidupan," tulis seorang warganet.
"Orang-orang yang ibadah haji jalur haji Furoda halal nggak tuh, ibadahnya diterima atau enggak? Soalnya caranya jalur salah, menzalimi calon jemaah haji lain yang sudah mengantri pergi haji bertahun-tahun," kata yang lain.
"Jadi penasaran sama rasa pijatnya, seenak apa sampai dihadiahi fasilitas kayak gitu," cibir akun lain.
KPK sendiri saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024.
Fokus penyelidikan berada pada dugaan penjualan kuota haji khusus serta aliran dana kepada oknum pejabat Kemenag.
Pada 2024, Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi.
Sesuai aturan, 92 persen seharusnya dialokasikan untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, kuota tersebut diduga justru dibagi rata 50:50, dengan 10.000 jemaah dialihkan ke jalur haji khusus.
Kuota haji khusus yang seharusnya dijual resmi melalui biro travel malah diduga diperjualbelikan secara ilegal dengan harga yang jauh lebih mahal.
KPK menduga ada aliran dana dari hasil penjualan kuota haji khusus kepada oknum Kemenag.
Setiap kuota haji disebut-sebut dikenai "fee" antara USD 2.600 hingga 7.000, atau sekitar Rp42 juta hingga Rp113 juta.
Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, meski hingga kini KPK belum menetapkan tersangka.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri untuk kebutuhan penyelidikan.
Kontributor : Chusnul Chotimah
TERPOPULER
