Jadi Tersangka KPK, Wamenaker Noel Minta Ampun ke Prabowo: Semoga Saya Dapat Amnesti

Suara.com - Pemandangan dramatis tersaji di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi oranye khas tahanan, secara terbuka memohon pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

Harapan itu dilontarkan sesaat sebelum ia digiring masuk ke mobil tahanan, setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kementeriannya.

"Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” ujar Wamenaker Noel dengan raut wajah pasrah di kompleks KPK, Jakarta, dilansir Antara, Jumat (22/8/2025).

Dalam kesempatan singkat itu, politisi yang juga dikenal sebagai aktivis tersebut turut menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Presiden Prabowo. Ia juga menepis spekulasi bahwa dirinya dijebak dalam kasus yang kini menjeratnya.

Penetapan status tersangka ini merupakan puncak dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK. Tak sendirian, Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya yang diduga terlibat dalam jaringan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya tidak main-main. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, KPK langsung melakukan penahanan terhadap Wamenaker dan 10 tersangka lainnya. Penahanan tahap pertama ini akan berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan Cabang KPK yang berlokasi di Gedung Merah Putih.

Kabar mengenai OTT yang menyasar pejabat tinggi negara ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh membenarkan bahwa operasi senyap tersebut berkaitan langsung dengan dugaan adanya praktik pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3, sebuah izin krusial bagi banyak perusahaan.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK berhasil menyita barang bukti dalam jumlah fantastis. Fitroh menyebut KPK menyita puluhan kendaraan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK juga telah melakukan tindakan tegas di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Ruangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) kini telah disegel dan berada di bawah pengawasan ketat lembaga antirasuah.