Rapor Merah Tim Ekonomi Prabowo: 6 Menteri Ini Dinilai Layak Di-reshuffle, Siapa Saja?

Suara.com - Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto terus menjadi sorotan, terutama di sektor ekonomi yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Desakan untuk melakukan perombakan atau reshuffle kini datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira.

Dalam sebuah diskusi tajam di Podcast Forum Keadilan TV, Bhima memberikan rapor merah kepada sejumlah menteri ekonomi.

Mereka dianggap tidak memiliki "sense of crisis" di tengah himpitan utang negara yang menumpuk dan daya beli masyarakat yang kian merosot.

Bhima bahkan menuding para pembantu presiden ini lebih sibuk menyenangkan Prabowo dan membangun basis politik untuk Pemilu 2029 ketimbang fokus menyejahterakan rakyat.

Menurutnya, ada beberapa nama yang performanya jauh dari harapan dan layak untuk segera diganti.

Berikut adalah daftar menteri ekonomi yang mendapat sorotan tajam dan dinilai layak di-reshuffle menurut Bhima Yudhistira:

1. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)

Nama Budi Arie secara eksplisit disebut sebagai menteri yang paling layak untuk diganti dalam evaluasi 100 hari kerja pemerintahan.

Menurut Bhima, program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi andalannya terkesan dipaksakan.

Program tersebut dinilai belum matang dan tidak siap secara teknis, sehingga berpotensi besar menimbulkan masalah sistemik di kemudian hari, alih-alih memberikan solusi bagi perekonomian desa.

2. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)

Sebagai koordinator, Airlangga Hartarto dinilai gagal menyinkronkan kebijakan antar kementerian teknis. Bhima mengibaratkan kebijakan yang dihasilkan seperti "hamster" yang hanya berputar-putar di roda tanpa menghasilkan kemajuan yang berarti.

Menurutnya, Airlangga belum mampu menyentuh dan menyelesaikan masalah-masalah fundamental ekonomi seperti korupsi yang merajalela dan birokrasi yang berbelit, yang menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi nasional.

3. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)

Sosok yang selama ini dikenal sebagai teknokrat ulung, Sri Mulyani, juga tak luput dari kritik keras. Bhima menilai kualitas Sri Mulyani sebagai teknokrat telah menurun drastis karena dianggap terlalu akomodatif terhadap semua permintaan Prabowo tanpa melakukan kontrol anggaran yang ketat.

Sri Mulyani juga dinilai tidak memiliki keberanian untuk melakukan renegosiasi utang dan dituding lebih memihak kepentingan kreditor daripada nasib rakyat yang menanggung beban utang tersebut.

4. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)

Di sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mendapat catatan merah. Meskipun kerap mengklaim terjadi surplus beras, faktanya harga beras di pasaran masih melambung tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat.

Bhima menilai Amran kurang berjuang keras untuk meningkatkan alokasi subsidi pupuk, padahal pupuk adalah komponen vital yang sangat dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan produktivitas mereka.

5. Zulkifli Hasan (Menko Pangan)  dan Erick Thohir (Menteri BUMN)

Dua menteri ini dikelompokkan bersama karena perannya dinilai "ada dan tiada". Fungsi dan wewenang mereka dianggap telah tergerus oleh kebijakan lain.

Zulkifli Hasan sebagaiMenteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia dianggap kurang mengambil tanggung jawab dalam carut-marut masalah pangan yang seharusnya menjadi domain utamanya.

Sementara itu, peran Erick Thohir sebagai Menteri BUMN disebut telah tergerus signifikan sejak fungsi kontrol BUMN kini berada di tangan Danantara, lembaga super holding baru.