Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Syafruddin, menilai kebijakan itu justru bertentangan terhadap pembangunan transportasi berkelanjutan yang sudah dirintis sejak awal 2000-an oleh para Gubernur DKI Jakarta.
"Itu sesat, jadi merugikan atau set back (kemunduran) atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis berbagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2000," ujar Syafruddin saat dihubungi, Senin (25/8/2025).
Menurut Syafruddin, pelebaran jalan dengan cara mengorbankan fasilitas non-motorized transport (NMT) seperti trotoar dan jalur sepeda hanya akan menimbulkan masalah baru.
"Melebarkan jalan raya dengan mengorbankan fasilitas NMT (lajur sepeda dan trotoar), adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional," ucapnya.
Ia menambahkan, Gubernur seharusnya tidak mengambil langkah yang disebutnya sebagai kemunduran terhadap strategi mobilitas berkelanjutan di Jakarta.
![Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melihat peta rencana pembangunan saat kegiatan susur sungai di Jakarta, Kamis (31/7/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/31/78774-pramono-anung-susur-sungai.jpg)
"Alih-alih menggusur trotoar, justru harusnya Gubernur tak mengambil langkah anarkis dan set back terhadap urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan mahal selama ini," tegas Syafruddin.
Lebih jauh, ia menilai kemacetan seharusnya tidak dipandang semata sebagai masalah.
Justru, kata dia, kepadatan lalu lintas bisa menjadi disinsentif bagi masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
"Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disincentive atas pilihannya bagi pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. Jadi biarkan saja," katanya.
Baca Juga: Trotoar Jalan TB Simatupang Mau Dipangkas Demi Kurangi Macet, Koalisi Pejalan Kaki: Kemunduran!
