Demonstran Bubarkan DPR Kembali Berkumpul Usai Diguyur Hujan, Polisi Masih Siaga

Suara.com - Massa aksi dalam demonstrasi 25 Agustus masih bertahan meski telah berulang kali dipukul mundur oleh aparat kepolisian. 

Bahkan, kericuhan smpat pecah di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025), saat ribuan demonstran yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pelajar, dan pengemudi ojek online, menyuarakan protes terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan informasi yang diterima, massa sebelumnya telah dipukul mundur hingga Kawasan Semanggi.

Aparat keamanan menembakkan gas air mata dan menggunakan water cannon untuk membubarkan kerumunan massa yang mencoba merangsek ke arah Gedung DPR/MPR RI.

Kemudian, saat hujan deras mengguyur, mereka berangsur membubarkan diri. 

Namun begitu hujan reda, massa yang didominasi oleh pelajar Sekolah Teknik Menengah (STM) kembali turun ke jalan, menunjukkan kegigihan mereka dalam menyuarakan aspirasi.

"Ada di dalam tol sekarang. Balik lagi tadi sempat bubar," kata seorang petugas yang enggan disebutkan namanya, Senin (25/8/2025).

Saat mendengar kabar masih ada massa yang belum bubar, petugas kembali bersiap, usai sebelumnya mereka sempat beristirahat melepas rompi dan helm yang dikenakan. 

Aksi saling lempar antara massa dan aparat tak terhindarkan, mengakibatkan sejumlah orang dari kedua belah pihak mengalami luka-luka.

Sementara dari pantauan Suara.com hingga malam sekira jam 19.53 WIB, massa masih berkumpul di sejumlah titik yang ada.

Aksi yang bertujuan untuk membubarkan DPR tersebut dipicu aksi wakil rakyat yang dinilai tidak sensitif dengan penderitaan yang dialami rakyat saat ini. 

Penaikan tunjangan DPR yang tinggi tidak sebanding dengan adanya sejumlah pajak yang membebankan masyarakat.

Berdasarkan postingan akun Instagram @gejayanmemanggil tuntutan massa dalam aksi kali ini yakni:

1. Turunkan Prabowo-Gibran;
2. Bubarkan Kabinet Merah-Putih;
3. Bubarkan DPR RI;
4. Gagalkan Proyek Penulisan Sejarah Indonesia;
5. Seret, tangkap, dan adili Fadli Zon karena tidak mengakui adanya pemerkosaan massal pada tahun 1998;
6. Tolak RKHUAP;
7. Menuntut Transparansi Gaji Anggota DPR sebab Berasal dari Uang Rakyat;
8. Batalkan Kebijakan Tunjangan Rumah Anggota DPR;
9. Gagalkan Rencana Kenaikan Gaji Anggota DPR.