Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa nasib Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan sepenuhnya bergantung pada temuan bukti di lapangan.
Penegasan ini disampaikan setelah Ria diperiksa sebagai saksi pada Kamis (21/8/2025) lalu.
“Tentunya pada saatnya nanti ketika kami sudah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk dialihkan statusnya, ya kita akan segera mengalihkan statusnya,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
Untuk mencari bukti-bukti tersebut, Asep mengungkapkan bahwa KPK telah berulang kali mengirimkan tim penyidik ke Kalbar untuk melakukan serangkaian tindakan, termasuk penggeledahan dalam rangka mendalami dugaan keterlibatan sang gubernur.
“Kami beberapa kali penyidik itu ke sana, kita berapa kali juga melakukan penggeledahan dan lain-lain, seperti itu," ujar Asep.
Skandal Proyek Jalan
Penyelidikan yang mengarah pada Ria Norsan ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PU Mempawah, yang sebelumnya telah menjerat tiga orang sebagai tersangka.
Keseriusan KPK dalam mengusut kasus ini tercermin dari operasi besar-besaran yang dilakukan pada April 2025 lalu.
Selama empat hari, tim penyidik menggeledah total 16 lokasi strategis yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak.
Baca Juga: Usut Kasus Korupsi Proyek Jalan di Mempawah, KPK Panggil Staf Ahli Menteri PU
"Kegiatan penggeledahan terhadap 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Kegiatan ini berkaitan dengan penyidikan perkara yang baru yang saat ini sedang dilakukan penanganannya oleh penyidik," kata Tessa Mahardhika saat masih menjadi Juru Bicara KPK, Selasa (29/4/2025).
Saat ini, penyidik KPK masih terus mendalami keterangan dari sejumlah saksi untuk membongkar dugaan permainan dalam proses lelang proyek-proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah tersebut.
