- Jimly Asshiddiqie menyarankan penangguhan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace pasca serangan AS dan Israel terhadap Iran.
- Penangguhan BoP diusulkan hingga konflik mereda dan ada kepastian pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Israel.
- Jimly mendorong Indonesia berperan aktif menjembatani potensi konflik perpecahan di dunia Islam saat ini.
Suara.com - Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menyarankan pemerintah Indonesia menangguhkan kewajiban keanggotaan dalam Board of Peace (BoP). Usulan itu muncul setelah terjadinya serangan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran.
Menurut Jimly, keterlibatan Indonesia dalam BoP selama ini turut membuat hubungan Jakarta dengan Washington berjalan baik. Hal itu juga diperkuat dengan perjanjian dagang yang diteken Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden AS Donald Trump.
"Jadi saya rasa ada dua ini yang membuat Donald Trump sangat gembira dengan peranan Indonesia. Satu, BOP yang sudah lebih dulu, dan yang kedua tarif," kata Jimly di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Namun, ia menyoroti persepsi publik terhadap BoP yang kini dinilai tidak lagi identik dengan perdamaian setelah agresi militer terhadap Iran.
"Jadi saya rasa ada baiknya juga sesudah terjadi perang ini, kan banyak orang mengaitkan bahwa ini bukan Board of Peace tapi Board of War. Jadi karena perubahan dan perkembangan baru ini, saya rasa dua hal yang membuat Donald Trump senang sekali sama Indonesia itu kan bisa kita kurangi separuh," ujarnya.
Jimly mengusulkan agar Indonesia menangguhkan kewajiban keanggotaan dalam BoP hingga dua kondisi terpenuhi, yakni meredanya konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel serta adanya kepastian pengakuan kemerdekaan bagi Palestina.
"Misalnya yang BoP itu kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal. Satu, sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda. Yang kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel kepada kemerdekaan Palestina. Nah, kalau sudah ada kepastian, nah baru kita aktif lagi," kata Jimly.
Bukan Mundur
Meski demikian, Jimly menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berarti Indonesia keluar dari BoP yang merupakan inisiatif Trump.
"Bukan mundur, tetap saja, kita tetap saja di situ. Ya kan? Lagi pula Donald Trump kan sudah senang sama kita ya alhamdulillah kan," ujarnya.
Baca Juga: Doa Bersama dan Petisi Solidaritas untuk Iran Digelar di Jakarta
"Cuma dari dua poin itu ya kita kurangi separuh gitu lho, ialah menunda itu," sambungnya.
Jimly juga mendorong Indonesia memainkan peran yang lebih aktif dalam meredakan konflik di dunia Islam. Menurutnya, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjembatani berbagai potensi perpecahan.
"Dan yang paling penting yang terakhir kalau menurut saya ya, saya tidak tahu apa ada dialog, yang jelas Indonesia sebagai negeri muslim terbesar sekarang non-Arab, kita sudah saatnya berperan untuk bagaimana menjembatani potensi konflik adu domba dari Israel kepada dunia Islam," kata Jimly.
"Bangsa Arab dengan bangsa non-Arab, Turki, Persia atau Iran, Indonesia, dan Pakistan mudah-mudahan bisa merujukkan dunia Islam. Gitu lho, jangan nanti diadu domba, oh ini gara-gara Syiah, orang Suni harus begitu lho," tandasnya.
