- Aksi buruh di depan Gedung DPR hari ini berpusat pada enam tuntutan krusial
- Demonstrasi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah peringatan keras kepada pemerintah dan DPR
- ika lobi gagal, eskalasi ke aksi yang lebih besar seperti mogok nasional akan menjadi pilihan utam
Suara.com - Suasana di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, mendadak tegang pada Kamis (28/8/2025). Ribuan massa buruh dari berbagai aliansi tumpah ruah ke jalan, mengepung gerbang utama Gedung DPR/MPR RI dalam sebuah aksi unjuk rasa masif yang menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kaum pekerja.
Di bawah komando Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, massa aksi dengan atribut lengkap mengubah depan kompleks parlemen menjadi lautan manusia. Dari atas mobil komando, orasi-orasi berapi-api menggema, menuntut perhatian serius dari para wakil rakyat yang berkantor di dalam gedung megah tersebut.
Meski sempat membuat lalu lintas tersendat, Said Iqbal menjamin aksi ini berjalan tertib.
"Kami pastikan aksi hari ini berjalan damai dan tidak ada aksi anarkis. Kami menyampaikan tuntutan buruh," kata Said di tengah kerumunan massa, Kamis.
Namun, di balik jaminan damai tersebut, tersimpan sebuah ultimatum serius. Said Iqbal dan aliansi buruh mengancam akan mengambil langkah eskalasi yang jauh lebih besar jika aspirasi mereka hari ini kembali diabaikan.
Enam Tuntutan Krusial yang Jadi Pertaruhan
Fokus utama dari aksi demonstrasi ini adalah enam tuntutan yang dianggap sebagai harga mati bagi kesejahteraan kaum buruh di Indonesia. Said Iqbal merinci satu per satu tuntutan tersebut dengan lantang.
"Tuntutan pertama adalah hapus outsourcing, tolak upah murah," seru Said Iqbal yang disambut riuh rendah massa aksi.
Tuntutan tersebut berlanjut pada poin-poin krusial lainnya, yaitu:
- Stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan mendesak pembentukan Satgas khusus PHK.
- Reformasi total pajak perburuhan, termasuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta menghapus pajak pesangon, THR, dan Jaminan Hari Tua (JHT).
- Mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan yang pro-buruh, tanpa intervensi semangat Omnibus Law.
- Segera sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya.
- Revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu pada 2029 mendatang.
Strategi Lobi Dulu, Mogok Nasional Kemudian
Meski menggelar aksi besar di depan Gedung DPR, Said Iqbal mengakui bahwa tidak ada agenda pertemuan resmi yang dijadwalkan dengan anggota dewan. "Tapi karena ini aksi aspirasi, kami tidak mengharuskan bertemu dengan DPR RI," ujarnya.
Aksi hari ini, menurutnya, adalah pembuka jalan untuk strategi lanjutan. Pihaknya akan segera melancarkan lobi-lobi intensif kepada para pemangku kebijakan dalam beberapa hari ke depan.
"Kemudian kami akan lobi. Jika tidak berhasil, kami akan lakukan nanti setelah aksi hari ini. Kami akan kirim perwakilan pada pekan depan atau mungkin 10 hari kemudian," tutur Said.
Di sinilah ultimatum pamungkas itu dilontarkan. Jika jalan lobi dan dialog menemui jalan buntu, kaum buruh tidak akan segan-segan untuk melumpuhkan roda industri nasional. Ancaman mogok kerja di seluruh sektor industri menjadi senjata terakhir yang siap mereka gunakan.
"Dari pada joget-joget, mending kami semua mogok nasional dan turun ke jalan," tegas Said Iqbal dengan nada penuh penekanan.
TERPOPULER
