- Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi di Petamburan, Kamis malam.
- Gas air mata milik polisi merembes masuk rumah-rumah warga.
- Bayi berusia 18 bulan sesak napas akibatnya.
Suara.com - Bayi perempuan berinisial AQ, terpaksa dilarikan ke IGD RS Pelni, karena terpapar tembakan gas air mata polisi yang ditembakkan ke arah demonstran, Kamis (28/8) kemarin.
AQ yang baru berusia 18 bulan mengalami sesak napas akibat gas air mata.
Insiden ini dikonfirmasi oleh VP Corporate Secretary and Legal PT RS Pelni, Abdul Aziz Purnomo, Jumat (29/8/2025).
Menurutnya, bayi AQ bukanlah bagian dari massa aksi, melainkan warga yang tinggal di sekitar lokasi unjuk rasa yang memanas.
Gas air mata yang ditembakkan aparat untuk membubarkan kerumunan, diduga terbawa angin dan masuk ke dalam rumahnya, mengancam sistem pernapasan sang bayi yang masih sangat rentan.
“Bayi itu warga sekitar Jalan Petamburan. Malam itu banyak gas air mata. Jadi sisa-sisanya merembes lewat jendela rumah," kata Abdul saat ditemui di RS Pelni, Jakarta Pusat.
Penuturan ini melukiskan betapa berbahayanya zat kimia tersebut, yang tak mengenal batas antara area protes dan pemukiman warga, mengubah rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman menjadi zona berbahaya.
Melihat kondisi putrinya yang kesulitan bernapas, orang tua AQ panik dan segera melarikannya ke IGD RS Pelni untuk mendapatkan pertolongan medis secepatnya.
Baca Juga: Memanas! Polisi Tembakkan Gas Air Mata di Depan Mako Brimob Kwitang, Massa Ojol: Tahan, Jangan Kabur
Tim medis bergerak cepat memberikan penanganan darurat.
Oksigen segera dialirkan untuk membantu menstabilkan pernapasan bayi mungil tersebut.
Beruntung, respons cepat tim medis membuahkan hasil.
“Saat sampai di IGD langsung kami pakaikan oksigen. Alhamdulillah sudah membaik,” ucap Abdul.
Bayi AQ hanyalah satu dari belasan korban sipil yang terdampak langsung kericuhan malam itu.
Abdul Aziz Purnomo menambahkan bahwa RS Pelni secara total menerima 14 korban, termasuk AQ.
Seluruh korban yang ditangani di rumah sakit tersebut berstatus warga sipil, bukan dari kalangan demonstran maupun aparat.
Dari jumlah tersebut, 10 orang diizinkan menjalani rawat jalan setelah mendapat penanganan.
Sementara empat lainnya harus menjalani rawat inap untuk observasi dan perawatan lebih lanjut.
Data ini menunjukkan skala dampak kolateral yang signifikan dari metode pembubaran massa yang diterapkan, mengorbankan keselamatan warga yang tidak terlibat dalam aksi.
