Infografis
- Prabowo dalam pernyataannya dinilai tidak mengangkat tentang brutalitas aparat
- Pernyataan maaf dari anggota DPR bukan satu-satunya hal yang diperlukan
- Prabowo diminta memahami dan menyelesaikan inti masalah yang membuat masyarakat murka.
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Presiden Prabowo Subianto gagal memahami aspirasi yang disampaikan masyarakat, melalui demonstrasi dalam beberapa waktu terakhir di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menjelaskan bahwa gagal paham tersebut terlihat dari pernyataan Prabowo menanggapi situasi saat ini.
“Kami memandang dan melihat bahwa statement Presiden Prabowo telah gagal dalam dan telah tidak berhasil dalam menangkap aspirasi masyarakat,” kata Isnur dalam keterangannya, dikutip pada Senin (1/9/2025).
"Bahwa selama ini yang disuarakan oleh masyarakat adalah bagaimana mereka menghadapi frustasi, mereka menghadapi kemiskinan ekstrem, mereka menghadapi ketidakadilan di mana mana," kata dia.
Dia menilai pidato atau pernyataan maaf dari anggota DPR bukan satu-satunya hal yang diperlukan, tetapi juga harus ada kehendak perubahan dalam sistem politik dan ketidakadilan.
Prabowo dalam pernyataannya juga dinilai tidak mengangkat tentang brutalitas aparat yang terjadi saat seharusnya bertugas mengamankan jalannya demonstrasi.
“Di sana sini terjadi kekerasan terhadap masyarakat, sangat brutal, sangat represif, maka penting sekali di sini kami mendesak melepaskan seluruh massa demonstran yang ditangkap dan hentikan segala bentuk penghalangan, intimidasi, kekerasan, dan bentuk-bentuk ancaman lain kepada masyarakat sipil, kepada massa yang melakukan demonstrasi,” tutur Isnur.
Tidak hanya itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak agar proses hukum pidana terhadap aparat pelaku kekerasan dituntaskan, bukan hanya di level pelaku, tetapi juga sampai atasannya.
Menurut dia, komandan dan pejabat tinggi di kepolisian perlu mendapatkan hukuman dan dilakukan evaluasi agar tidak terus menerus terjadi impunitas.
Baca Juga: Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan DPR Pasca Gejolak Masyarakat
“Segera juga melakukan reformasi kepolisian, reformasi penanganan demonstrasi, reformasi kelembagaan agar hukum tidak dipakai untuk mendiskriminasi , tidak dipakai untuk menangkap, tidak dipakai untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat dan penting sekali mencegah kekerasan berlanjut esok hari jika ada demonstrasi lagi,” tegas Isnur.
Lebih lanjut, Isnur mengaku selama ini pihaknya mendampingi masyarakat sipil dan melihat penderitaan mereka secara langsung sehingga rangkaian aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir dinilai sebagai akumulasi kemarahan masyarakat.
“Selama ini terjadi pemborosan yang luar biasa oleh para penjabat terhadap dana-dana dan uang-uang rakyat," ucap Isnur.
"Terjadi tindakan korupsi yang besar di sana sini dan terjadi kegagalan pengaturan anggaran negara yang kemudian terlihat terjadi penghematan atau efisiensi yang ugal ugalan, alokasi dana yang tidak tepat justru memiskinkan masyarakat,” lanjutnya.
Untuk itu, dia meminta Prabowo untuk memahami dan menyelesaikan inti masalah yang membuat masyarakat murka hingga melakukan unjuk rasa.
Dia juga menegaskan Prabowo harus menghargai kebebasan berekspresi berupa demonstrasi dengan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya, bukan dibenturkan dengan aparat yang membawa water canon dan gas air mata.
