Pemprov DKI Catat Kerusakan Halte Transjakarta, Stasiun MRT hingga CCTV Capai Rp51 Miliar

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat kerugian besar akibat kerusakan fasilitas publik usai aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan dalam beberapa hari terakhir.

Total kerugian yang harus ditanggung mencapai Rp51 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan 22 halte Transjakarta terdampak kerusuhan, baik di koridor Bus Rapid Transit (BRT) maupun non-BRT.

Dari jumlah itu, enam halte dibakar massa tak dikenal, sementara 16 lainnya rusak serta dicoret-coret akibat aksi vandalisme.

"Mengenai estimasi kerugian, kerusakan infrastruktur untuk MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar, MRT," kata Pramono usai rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (1/9/2025).

"Transjakarta kurang lebih Rp41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada Rp51 miliar," katanya menambahkan.

Ia memastikan proses pembersihan dan perbaikan sudah mulai dilakukan sejak hari ini.

Seluruh halte Transjakarta dan stasiun MRT Jakarta ditargetkan segera kembali berfungsi normal.

"Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat, akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September," ujarnya.

Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat, Pramono juga mengumumkan kebijakan penggratisan layanan transportasi umum selama sepekan. Kebijakan itu berlaku untuk Transjakarta hingga MRT Jakarta.

"Mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta 0 rupiah atau gratis," jelasnya.

Meski layanan transportasi umum di Jakarta telah kembali beroperasi normal, sejumlah halte yang dibakar dan dirusak belum bisa melayani pelanggan.

Sementara itu, di jalur MRT, seluruh stasiun sudah dibuka untuk penumpang. Hanya saja, pintu masuk (entrance) A dan elevator sisi GBK Stasiun Istora Mandiri masih ditutup karena proses perbaikan.