Dikejar Pertanyaan Soal PAW, Begini Reaksi Elite Pimpinan Partai Politik di Istana

Suara.com - Desakan publik agar partai politik melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR mereka yang bermasalah tampaknya jadi 'pertanyaan horor' untuk para elite partai.

Ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025), para ketua umum menunjukkan reaksi menghindar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, ketika ditanya soal desakan PAW, memilih untuk tidak menjawab secara langsung dan hanya mengulang informasi lama.

"Kemarin dari DPP Golkar seperti yang sudah disampaikan sekjen bahwa Pak Adies Kadir sudah dinonaktifkan," kata Bahlil.

Saat didesak lebih lanjut mengenai apakah status nonaktif berarti gaji tetap berjalan, Bahlil kembali memberi jawaban mengambang.

"Iya nanti kita lihat," ujarnya.

Reaksi yang lebih ekstrem ditunjukkan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan PAW untuk Eko Patrio, Zulhas tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memilih untuk langsung berjalan menuju mobilnya.

Sikap para pimpinan partai ini memperkuat dugaan publik bahwa langkah 'menonaktifkan' kader hanyalah strategi sementara untuk meredam amarah, tanpa niat melakukan perubahan struktural yang sesungguhnya.

Sebelumnya diberitakan, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melontarkan kritik tajam terhadap langkah sejumlah parpol yang hanya menonaktifkan kadernya di DPR RI.

Langkah tersebut dianggap tidak menyentuh akar masalah dan terkesan setengah hati.

Sejumlah nama besar yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dari NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar. 

Sementara itu, nasib Anggota Fraksi PDIP Deddy Sitorus yang juga terlibat dalam kontroversi ini tak kunjung jelas sanksinya.

Ketua Formappi, Lucius Karus, menilai keputusan tersebut lebih mirip strategi politik untuk meredam amarah publik sesaat ketimbang sebuah sanksi yang memberikan efek jera.

Menurutnya, penonaktifan ini tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya dikeluhkan masyarakat.

“Keputusan partai-partai itu tentu saja baik sebagai respons atas tuntutan publik yang mengkritik pernyataan dan sikap tidak pantas sejumlah anggota DPR itu terkait tunjangan DPR,” kata Lucius kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

Tak Ada 'Nonaktif' di UU MD3

Persoalan mendasar dari sanksi ini, menurut Lucius, adalah tidak adanya landasan hukum yang kuat.

Istilah 'nonaktif' sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

“Istilah nonaktif ini bukan kata yang dipakai UU MD3 untuk menyebutkan alasan yang bisa digunakan DPR untuk memproses penggantian anggota DPR (PAW),” ujarnya.

Lucius menjelaskan secara rinci bahwa UU MD3 hanya mengatur tiga kondisi yang memungkinkan seorang anggota DPR diganti atau diberhentikan.

Tiga kondisi tersebut, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan secara resmi oleh partai.

Dengan demikian, status nonaktif tidak dapat diartikan sebagai sanksi formal dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah status keanggotaan mereka di parlemen.

“Nampaknya partai tak cukup berani untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan kader-kader mereka, yang memicu kemarahan publik,” katanya.