Kontroversi Tunjangan Dewan, Adies Kadir Dinonaktifkan dari Anggota DPR! Ini Alasan Golkar

Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Adies Kadir dinonaktifkan dari anggota legislatif. Pengumuman tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji, Minggu (31/8/2025).

Penonaktifan Adies tersebut, kata Sarmuji, dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.

"Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sarmuji kepada wartawan.

Ia meneruskan bahwa Golkar akan selalu mendengar aspirasi masyarakat.

"Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar." 

Menurut Sarmudji, Partai Golkar merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berdasar pada cita-cita nasional.

"Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Sarmuji.

Selain itu, ia juga menyampaikan bela sungkawa dan duka cita atas meninggalnya sejumlah pihak dalam aksi demonstrasi yang terus berkecamuk dalam beberapa Waktu terakhir.

"DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi," tambahnya.

Sebelumnya, nama Adies Kadir menjadi buah bibir lantaran pernyataannya mengenai tunjangan DPR yang mengalami kenaikan.

Ia menyebut adanya kenaikan tunjangan bagi Anggota DPR, yakni tunjangan beras yang naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta.

Kemudian tunjangan transportasi atau uang bensin yang naik menjadi Rp 7 juta dari sebelumnya hanya Rp 4 juta hingga Rp 5 juta.

"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu," katanya, beberapa waktu lalu.

Namun tak berselang lama, ia menganulir pernyataannya tersebut. 

Ia kemudian menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin untuk Anggota DPR RI.