Infografis
- Rakyat sudah memberikan deadline untuk pemerintah Prabowo-Gibran.
- Setelah demo 28 Agustus 2025, muncul 17+8 Tuntutan Rakyat.
- Isinya meliputi kembalikan TNI ke barak, bebaskan demonstran yang ditahan, hingga darurat cegah PHK massal.
Suara.com - Demo besar-besaran di Indonesia menghasilkan 17+8 Tuntutan Rakyat untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lantas, kapan deadline 17+8 Tuntutan Rakyat? Intip isi tuntutan yang menjadi PR besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
17+8 Tuntutan Rakyat terbagi menjadi 2 deadline. Adapun tuntutan ini sudah dideklarasikan sejak 29 Agustus 2025.
Deadline pertama adalah 5 September 2025. Sebanyak 17 tuntutan harus segera dikerjakan pemerintah dalam waktu seminggu, atau maksimal hingga tanggal 5 September 2025.
Sedangkan deadline kedua adalah 31 Agustus 2026. Ada total 8 tuntutan rakyat yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Prabowo-Gibran dalam waktu 1 tahun.
Isi 17 Tuntutan Rakyat dengan dealine 5 September 2025
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
- Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
- Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
- Publikasikan transparansi anggaran
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
- Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
- Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
- Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
- Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
- TNI segera kembali ke barak
- TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
- Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
- Pastikan upah layak untuk buruh
- Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing
Isi 8 Tuntutan Rakyat dengan dealine 31 Agustus 2026
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
- Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
- Reformasi sektor perpajakan dengan adil
- Sahkan RUU Perampasan Aset
- Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
- TNI kembali ke barak
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.
Nah, sanggupkah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenuhi suara rakyat di atas?
Baca Juga: Prabowo Mau Naikkan Pangkat Polisi yang Terluka saat Jaga Demo DPR, Istana: Mereka Korban Anarkisme
