REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial atau bansos non-tunai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada bulan ini. Sistem baru ini diklaim akan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran karena memanfaatkan teknologi dalam pendataan dan distribusi ke masyarakat.
"Sistem ini bukan lagi orang ketemu orang. Kalau orang ketemu orang itu kan kadang-kadang ada biasnya. Tapi kalau teknologi yang memilih itu pasti akan lebih objektif. Jadi unsur subjektifnya akan semakin hilang," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Digitalisasi bansos ini rencananya akan diberlakukan secara nasional. Gus Ipul mengakui bahwa penggunaan teknologi ini bukan berarti tanpa kendala, terutama di daerah yang mungkin masih terkendala jaringan internet. Oleh sebab itu, peran pendamping keluarga harapan atau PKH akan sangat diperlukan untuk membantu masyarakat.
"Misalnya ada masyarakat yang belum bisa menggunakan smartphone. Itu nanti akan dibantu oleh pendamping-pendamping PKH, yang dibantu oleh staf-staf kelurahan. Jadi nanti akan didampingi," ujarnya.
Digitalisasi bansos dilakukan melalui sistem payment ID oleh Bank Indonesia, dikoordinasikan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini memungkinkan setiap penerima bansos memiliki identitas pembayaran khusus yang terhubung langsung dengan sistem perbankan.
Bantuan dapat digunakan untuk mengambil bansos berupa sembako dengan verifikasi melalui kode atau barcode tertentu.
Klaim Digitalisasi Bansos Hemat Rp500 Triliun
Sebelumnya, Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan bahwa program digitalisasi bansos akan membawa dampak masif terhadap keuangan negara.
Ia memperkirakan, bila distribusi bansos, subsidi, hingga cash transfer dilakukan tepat sasaran, uang negara bisa dihemat hingga lebih dari Rp500 triliun.
"Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. [Bila] Semua itu betul-betul targeted," kata Luhut dalam keterangannya, Selasa (26/8).
Luhut menambahkan, bansos yang dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3-0,4 persen, sebuah angka yang signifikan.
Pemerintah secara resmi telah memulai pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI).
Program perdana ini akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur pada pekan ketiga September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.
TERPOPULER