Ferry Irwandi: Permintaan Maaf Pemerintah adalah Kunci Redam Amarah Publik, Bukan Tindakan Represif!

Suara.com - Pegiat media sosial dan influencer Ferry Irwandi melontarkan kritik tajam kepada pemerintah yang dinilai lebih sibuk mencari dalang atau aktor intelektual di balik gelombang demonstrasi, ketimbang melakukan introspeksi terhadap kebijakannya sendiri.

Menurutnya, langkah fundamental yang seharusnya diambil Istana untuk meredam amarah publik yang kian membesar adalah sebuah permintaan maaf yang tulus.

Ferry menegaskan bahwa ledakan kemarahan rakyat bukanlah peristiwa yang bisa didalangi, melainkan akumulasi kekecewaan terhadap ketidakadilan dan arogansi kekuasaan.

Alih-alih mencari kambing hitam, pemerintah seharusnya berkaca pada kinerjanya.

"Akar masalah dari kekacauan ini bukanlah aksi massa itu sendiri, melainkan kegagalan pemerintah untuk bertindak adil dan kompeten," ujar Ferry dalam perbincangannya di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.

"Pemerintah ini sibuk sekali mencari dalang, padahal sumbu utamanya adalah keadilan yang terkoyak," tegasnya, merujuk pada kesenjangan antara kebijakan dan nurani rakyat.

Menurut mantan pegawai Kementerian Keuangan ini, pemerintah keliru dalam mendiagnosis inti masalah.

Kemarahan publik tidak hanya dipicu oleh satu isu tunggal seperti kenaikan gaji pejabat di tengah kesulitan ekonomi rakyat, tetapi oleh serangkaian tindakan yang menunjukkan ketidakpekaan.

Ia menyoroti adanya jarak yang menganga antara kehidupan mewah para elite politik dengan kondisi masyarakat yang kian terjepit.

Ferry berpendapat, tindakan represif aparat di lapangan dan kebijakan kontroversial yang merugikan rakyat, seperti pemblokiran fitur niaga di platform media sosial, justru semakin memperkeruh suasana.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan kegagalan pemerintah dalam berkomunikasi dan memahami denyut nadi warganya.

"Permintaan maaf dari pihak pemerintah, termasuk Presiden, adalah langkah krusial yang seharusnya sudah dilakukan untuk meredakan ketegangan," ungkapnya.

Bagi Ferry, sebuah permintaan maaf bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud empati, kebesaran hati, dan pengakuan atas kekeliruan.

Langkah ini diyakini bisa menjadi titik awal untuk memulihkan kembali kepercayaan publik yang sudah terlanjur terkikis.

Tanpa adanya pengakuan kesalahan, segala upaya untuk meredam gejolak sosial hanya akan menjadi solusi sementara yang tak menyentuh akar persoalan.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa permintaan maaf harus diikuti dengan langkah konkret berupa reformasi besar-besaran, baik dalam birokrasi, institusi, hingga struktur pemerintahan secara keseluruhan.

Namun, ia kembali menegaskan, semua perbaikan itu harus diawali dengan satu sikap mendasar: kerendahan hati para pemimpin untuk meminta maaf kepada rakyat yang telah mereka kecewakan.