REGIONAL:
Akun tersebut mencatat aktivitas lari pagi di Sydney sejauh 7,22 km. Unggahan ini sontak memicu hujatan dan cibiran publik, yang menuding sang legislator tidak jujur dan tidak peka terhadap situasi di Tanah Air.
Rekam Jejak Misbakhun
Misbakhun lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum ke politik, ia awalnya mengabdi sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Selama lebih dari satu dekade, Misbakhun meniti karier sebagai birokrat pajak.
Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang seluk-beluk kebijakan fiskal, APBN, dan perpajakan—pengetahuan yang kelak menjadi senjata utamanya di parlemen.
Namun, jiwa aktivisnya yang telah terasah sejak menjadi mahasiswa di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tak pernah padam.
Dorongan untuk membuat perubahan yang lebih besar membawanya mengambil keputusan radikal: menanggalkan seragam PNS dan terjun ke dunia usaha.
Berikut ini linimasa kariernya:
- 1990-2004: Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak.
- 2004: Mundur dari PNS dan memulai karier sebagai pengusaha.
- 2009-2014: Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- 2014-sekarang: Anggota DPR RI dari Partai Golkar.
- 2025-2030: Terpilih sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI.
Langkah Misbakhun memasuki arena politik nasional dimulai pada Pemilu 2009. Saat itu, ia berhasil melenggang ke Senayan melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namanya langsung meroket saat menjadi salah satu inisiator Hak Angket Kasus Bank Century.
Sikapnya yang vokal dan tanpa kompromi dalam membongkar skandal tersebut membuatnya menjadi sorotan utama media dan publik.
Meski kariernya sempat diwarnai kontroversi hukum terkait kasus Bank Century, Misbakhun menunjukkan resiliensi politik yang luar biasa.
Setelah melalui proses hukum yang panjang, ia akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung.
Babak baru dalam karier politiknya dimulai ketika ia memutuskan berlabuh ke Partai Golkar. Keputusan ini terbukti tepat.
Bersama partai berlambang beringin, Misbakhun kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk tiga periode berturut-turut: 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029.
Konsistensinya di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan menunjukkan kepakarannya.
Ia menjadi salah satu arsitek penting di balik lahirnya berbagai undang-undang strategis, termasuk UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Terlepas dari apakah Misbakhun pada akhirnya benar-benar berlari di ajang maraton utama atau tidak, namanya yang terdaftar dan aktivitas larinya di Sydney sudah cukup untuk melukai perasaan publik.
Ini menjadi pengingat keras bagi semua pejabat publik bahwa di era digital, setiap tindakan mereka berada di bawah pengawasan ketat masyarakat.
Kini, bola ada di tangan Misbakhun dan Partai Golkar untuk memulihkan kepercayaan.
Namun, yang lebih penting, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh elite politik tentang pentingnya kepekaan, empati, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Bagaimana pendapat Anda tentang isu ini? Apakah pantas seorang anggota dewan berada di luar negeri untuk urusan yang terkesan pribadi saat negara sedang genting?
TERPOPULER