Suara.com - Pengamat politik, Hendri Satrio alias Hensa menyoroti kritik berlebihan yang menimpa anggota DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyusul beredarnya potongan video lama yang kembali viral di media sosial.
Hensamenilai bahwa pernyataan dan sikap politik Deddy seharusnya dilihat secara utuh dan dalam konteks yang menyeluruh.
Menurutnya, desakan politis untuk menonaktifkan Deddy Yevri tidak proporsional.
Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah apakah langkah dan ucapan Deddy memberikan manfaat nyata bagi konstituen yang diwakilinya.
"Bila ada statement yang mengganggu dari Deddy Sitorus, menurut saya masih wajar dan normal. Yang paling penting adalah bagaimana yang dilakukan Deddy itu bermanfaat bagi rakyat yang dia wakili,” ujar Hensa dikutip pada Jumat (5/9/2025).
Dia juga menekankan bahwa kinerja Deddy Sitorus harus menjadi tolok ukur utama dalam penilaian.
Selama rakyat yang diwakilinya merasa puas dengan kinerja politik Deddy, partai seharusnya tidak mempermasalahkannya.
Ia menyimpulkan bahwa desakan terhadap Deddy Yevri cenderung bersifat politis, sementara kinerjanya justru positif. Potongan video yang beredar luas ini, menurut pakar, telah menjadi bahan politisasi yang tidak melihat konteks utuh dari tugas yang telah dijalankan Deddy.
“Jadi harus dilihat konteks secara menyeluruh dan bagaimana kinerja Deddy selama ini. Selama rakyat yang dia wakili happy dengan kinerjanya Deddy, ya menurut saya mestinya PDIP juga happy,” pungkasnya.
Reaksi PDIP
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait dua anggota DPR dari Fraksi PDIP yang menjadi sorotan yakni, Sadarestuwati dan Deddy Sitorus.
Permintaan maaf ini disampaikan Said Abdullah saat menanggapi desakan publik mengenai agar kedua anggota dewan tersebut ikut dinonaktifkan.
"Saya sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu, dengan segala kerendahan hati kami minta maaf," kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Meskipun telah menyampaikan permohonan maaf, Said Abdullah menjelaskan bahwa hingga saat ini DPP PDIP belum menentukan sikap resmi terkait sanksi atau teguran untuk kedua kader tersebut.
"Ya sampai sekarang kan DPP belum menentukan sikap," katanya.
TERPOPULER
