- Pendapatan anggota dewan sebaiknya dibandingkan dengan anggota dewan negara lain atau pejabat negara setingkat
- Tunjangan adalah biaya tugas, bukan sekadar tambahan gaji
- Ajak kembali debat ke data, bukan emosi
Suara.com - Di tengah desakan bernuansa politis agar Deddy Sitorus dinonaktifkan, komunikolog Dr. Emrus Sihombing menyerukan agar perbincangan soal pendapatan anggota dewan kembali pada koridor ilmiah, dibandingkan secara setara dan relevan, bukan dibenturkan dengan kelompok sosial yang berbeda konteks.
“Ketika melakukan perbandingan, dari aspek ilmiah, harus yang setara dong,” tegas Emrus.
Ia mencontohkan, seperti membandingkan “benda padat dengan benda padat” atau “benda cair dengan benda cair”—analoginya, berat jenis air tawar dengan air laut.
Menurut Emrus, ukuran yang tepat adalah membandingkan pendapatan anggota dewan Indonesia dengan anggota dewan di negara lain, atau dengan pejabat negara lain—baik eksekutif maupun legislatif—di dalam negeri.
“Itulah pembandingan yang setara,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai tidak logis menyandingkan pendapatan anggota dewan dengan upah minimum pekerja, sekalipun ada kasus di negara tertentu di mana upah minimum lebih tinggi dari pendapatan dewan negara lain.
“Artinya, perbandingan yang logis harus setara,” kata Emrus.
Emrus juga meluruskan perdebatan tentang tunjangan.
Baginya, tunjangan melekat pada jabatan dan termasuk biaya yang diperlukan untuk menjalankan tugas, bukan sekadar “tambahan pendapatan” personal.
Baca Juga: Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
“Tunjangan, menurut hemat saya, termasuk bagian dari biaya, yaitu pengeluaran dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota dewan/pejabat negara,” jelasnya. Ia mengingatkan, praktik pemberian tunjangan juga berlaku untuk berbagai pejabat negara dan pemerintah.
Seruan Emrus ini sejalan dengan posisi Deddy Yevri Sitorus yang menolak simplifikasi dan pembingkaian yang tidak setara dalam membahas kesejahteraan anggota dewan.
Dengan mengembalikan parameter perbandingan pada standar yang benar, Emrus menilai polemik bisa ditarik dari ruang emosional menuju perdebatan yang jernih dan berbasis data.
“Untuk itulah, mari kita berpikir jernih dan logis. Lakukan perbandingan tentang apa pun berdasarkan prinsip setara agar ilmiah,” tutup Emrus.
