Ia menilai tiga alasan fundamental yang biasanya menjadi pertimbangan reshuffle—teknokratis, yuridis, dan politis—kini telah terpenuhi.
Dari sisi teknokratis, usia Kabinet Merah Putih yang hampir menginjak satu tahun menjadi momentum yang tepat bagi Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menterinya.
Publik, kata Agung, menantikan adanya pembenahan dalam tim ekonomi yang diharapkan bisa lebih cekatan dan responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat.
”Saya kira dimensi teknokratis itulah yang akan mengemuka untuk me-reshuffle kabinet ketika ada protes besar publik terhadap pemerintah. Walaupun sasaran utamanya ke legislatif, tetapi residunya sampai ke eksekutif,” tuturnya.
Faktor yuridis juga menjadi pendorong kuat. Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu menjadi preseden yang tak bisa diabaikan.
Kasus ini membuka celah kekosongan dan menuntut pengisian posisi segera, mengingat tumpukan persoalan di sektor ketenagakerjaan, termasuk ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang turut menjadi salah satu isu utama para demonstran.
Sementara itu, dari dimensi politis, Agung melihat adanya pergeseran konstelasi.
PDIP, yang sebelumnya mengambil posisi sebagai penyeimbang, kini dinilai mulai menunjukkan sinyal mendekat ke pemerintah.
Kehadiran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan pimpinan partai politik di Istana beberapa hari lalu semakin mempertegas kedekatan tersebut.
Hal ini membuka kemungkinan akomodasi politik baru dalam kabinet.
TERPOPULER
