Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike, enggan memberikan penjelasan lugas terkait urgensi tunjangan perumahan puluhan juta rupiah yang diterimanya, terutama karena mayoritas anggota dewan sudah tinggal di Jakarta. Alih-alih menjawab, Ketua Komisi D ini justru hanya tertawa dan melempar pertanyaan kepada pimpinan dewan.
Saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Senin (8/9/2025), Yuke ditanya mengenai penggunaan tunjangan yang besarannya mencapai Rp70,4 juta per bulan untuk anggota. Ia justru balik bertanya kepada wartawan.
"Namanya apa?" tanya Yuke.
"Tunjangan perumahan," jawab wartawan.
"He-he-he," balas Yuke sambil tertawa, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Ketika kembali didesak mengenai anggota DPRD yang sudah memiliki tempat tinggal di Jakarta, ia kembali mengelak.
"Tanya pimpinan tuh," tuturnya.
Yuke juga mengaku tidak mengetahui perkembangan proses evaluasi tunjangan perumahan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh pimpinan dewan. Ia menegaskan bahwa fraksinya akan mengikuti apa pun keputusan pimpinan nantinya.
Tuntutan Mahasiswa: Pangkas Tunjangan Jumbo
Baca Juga: Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
Pada Kamis (4/9) pekan lalu, Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi menggelar aksi di depan Gedung DPRD DKI, menuntut pemangkasan tunjangan perumahan yang dinilai tidak masuk akal.
Mahasiswa menyoroti fakta bahwa pimpinan DPRD DKI bisa menerima tunjangan hingga Rp78,8 juta per bulan, sementara anggota menerima Rp70,4 juta. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan tunjangan perumahan anggota DPR RI.
"Itu perlu dikaji ulang. Menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar," kata perwakilan aliansi, Muhammad Ihsan, saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD.
Ihsan menegaskan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, kebijakan tunjangan jumbo tersebut sangat tidak adil dan tidak mencerminkan empati.
"Kalau bisa, mungkin bukan dihapus, tapi dikurangi," ujarnya.
