REGIONAL:
Suara.com - Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menolak keras rencana perubahan status badan hukum PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah atau Perumda menjadi Perseroan Terbatas (PT). Mereka khawatir kebijakan ini akan mengarah pada komersialisasi air bersih dan membuat tarifnya semakin mahal, yang pada akhirnya akan menyengsarakan warga miskin.
Koordinator JRMK, Minawati, mengatakan bahwa warga miskin kota akan menjadi pihak yang paling terdampak jika pengelolaan air bersih dialihkan ke entitas bisnis.
"Kenapa kami keberatan? Karena yang terdampak pasti kami, warga miskin kota. Sekarang saja secara tarif sudah mahal. Terus kualitas airnya juga kurang bagus," ujar Minawati kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, jika pengelolaan diserahkan kepada PT, konsekuensinya sudah jelas: air akan diperlakukan sebagai komoditas bisnis.
"Bagaimana kalau dikelola oleh PT? Pastinya akan dikomersialkan. Kami merasa keberatan," tegasnya.
Sebagai bentuk protes, JRMK telah melayangkan surat keberatan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dan berencana menggelar aksi unjuk rasa pada hari Rabu.
Air adalah Hak Asasi, Bukan Barang Dagangan
Dalam surat keberatannya, JRMK menegaskan bahwa air adalah hak dasar manusia yang tidak tergantikan dan dilindungi oleh konstitusi.
"Kami menilai bahwa air adalah hak dan kebutuhan dasar manusia. Air bukan komoditas, air adalah hak asasi manusia. Harus dilindungi dan tidak dikomersialisasikan," kata Minawati.
Ia juga mengutip Pasal 33 UUD 1945 dan PP Nomor 54 Tahun 2017 yang dinilainya membatasi privatisasi BUMD pada sektor-sektor vital seperti air.
Selain menolak perubahan status PAM Jaya, JRMK juga menuntut adanya subsidi dari APBD untuk menggratiskan tarif air bagi keluarga yang penggunaannya di bawah 20 meter kubik per bulan.
Minawati menekankan bahwa jika tarif air naik, yang paling menderita adalah para ibu dan anak-anak di keluarga miskin yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari.
TERPOPULER
