Peringati September Hitam, Aliansi Perempuan Indonesia Kritik Pemerintah dan Upaya Pembungkaman

Baca 10 detik

API menilai ruang demokrasi terancam pembungkaman
Presiden Prabowo dianggap melegitimasi kekerasan aparat
Aktivis dan kritikus di media sosial ikut jadi target represi

Suara.com - Ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia, dinilai Aliansi Perempuan Indonesia (API) berada di bawah ancaman, dengan negara yang lebih memilih jalan pembungkaman ketimbang dialog dalam menghadapi kritik publik.

Dalam memperingati "September Hitam", konferensi pers yang diadakan di Gedung Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) dan disiarkan melalui kanal Youtube Koalisi Perempuan Indonesia, API menyoroti berbagai pernyataan dari pemegang kekuasaan, khususnya pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi tuntutan rakyat.

“Presiden Prabowo baru saja melakukan statement untuk menanggapi tuntutan rakyat, salah satunya penarikan TNI dari aksi-aksi demonstrasi ini yang masih dilihat oleh Presiden Prabowo adalah tuntutan yang belum masuk akal atau masih debatable,” ujar API di Gedung Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Rabu (10/9/2025).

Presiden Prabowo dalam perkembangan pernyataannya, dinilai API masih melegitimasi tindakan represif aparat dalam menangani aksi massa.

“Menyikapi statement-statement pemerintah Presiden Prabowo yang dalam perkembangannya masih memberikan legitimasi kepada aparat keamanan baik TNI maupun polri untuk menggunakan pendekatan kekerasan terhadap aksi-aksi demonstrasi,” ucap API.

Menurut API, sikap pemerintah tersebut merupakan bentuk pembungkaman, dan mengancam hak fundamental warga negara.

Ratusan mahasiswa yang didominasi oleh almamater jaket kuning Universitas Indonesia (UI) kembali turun ke jalan, kembali menggelar aksi massa di kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025) siang. [Suara.com/Bagaskara Isdiansyah]

Dengan tema "Protes adalah Hak" yang diusung dalam konferensi pers tersebut, mereka menegaskan kembali bahwa menyampaikan pendapat hak asasi bagi setiap orang, dan menjadi salah satu prinsip dari demokrasi.

Upaya pembungkaman, lanjut API, tidak hanya terjadi di lapangan tetapi juga menyasar aktivis dan influencer di media sosial.

Mereka mencontohkan penangkapan Direktur Lokataru dan intimidasi terhadap Ferry Irwandi yang vokal mengkritik situasi politik.

“Ada penangkapan-penangkapan yang menargetkan influencer dan admin media sosial yang melakukan aksi di media sosial,” jelas API.

API menyimpulkan bahwa serangkaian peristiwa ini menunjukkan negara memilih jalan pembungkaman daripada dialog dalam menghadapi kritik.

"Ini menegaskan bahwa negara sudah memilih jalan untuk membungkam, tidak melalui dialog atau cara-cara yang demokratis," tegas API, Rabu (10/9/2025).

Reporter : Nur Saylil Inayah