Suara.com - Aliansi Perempuan Indonesia (API) menyampaikan serangkaian langkah konkret untuk menghadapi pelabelan negatif dari pemerintah terhadap berbagai aksi protes. Mereka juga ingin menjaga ingatan publik terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas.
Penjelasan tersebut disampaikan API dalam konferensi pers bertemakan "Protes adalah Hak!", di Gedung Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Jakarta, yang juga disiarkan melalui kanal Youtube Koalisi Perempuan Indonesia.
Langkah pertama, API akan menyelenggarakan panggung ekspresi atau pameran Peringatan September Hitam.
Aksi tersebut dirancang sebagai pengingat publik akan deretan kasus pelanggaran HAM berat yang terus menggantung tanpa penyelesaian, dan juga untuk mengenang para korban.
"Kami berencana melakukan pameran atau panggung ekspresi untuk merawat kembali ingatan kita terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara sebagai aktor utamanya," jelas salah satu perwakilan API, Mutiara Ika Pratiwi, dalam konferensi pers, Rabu (10/9/2025).
Kedua, API menyatakan akan mengadakan konsolidasi yang melibatkan berbagai kelompok pembela demokrasi.
"Kami akan mengadakan konsolidasi dengan mengundang berbagai kelompok pembela demokrasi, karena demokrasi di Indonesia masih dalam ancaman," kata dia.
Langkah tersebut juga dipicu oleh sikap pemerintah, khususnya Menteri Keuangan yang baru saja diangkat, Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka menilai Purbaya merendahkan tuntutan rakyat.
“Ini juga menanggapi Menteri Keuangan yang baru kemudian diangkat, bagaimana statement-nya sangat merendahkan tuntutan dan juga kekuatan rakyat, yang menganggap bahwa tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu hanya sebagian kecil rakyat, misalnya,” kata dia.
Baca Juga: Anis Hidayah Janji Mundur Jika Kasus Munir Tak Jadi Pelanggaran HAM Berat per 8 Desember 2025
API menegaskan bahwa kedua langkah tersebut penting dalam menyikapi situasi politik di Indonesia.
“Ini penting sekali dalam menyikapi situasi politik di Indonesia, karena kita perlu sebuah konsolidasi yang sangat kuat, dan saat ini aksi-aksi protes rakyat masih terus dilabeli secara negatif oleh pemerintah,” ujarnya.
Reporter : Nur Saylil Inayah
