- Stop Tunjangan Perumahan: DPR RI secara resmi menyepakati penghentian total pemberian tunjangan perumahan bagi seluruh anggota, efektif berlaku sejak 31 Agustus 2025. Kebijakan ini menjadi salah satu yang paling disorot publik.
- Moratorium Kunjungan Luar Negeri: Perjalanan dinas ke luar negeri yang kerap menuai kritik kini dihentikan sementara (moratorium) sejak 1 September 2025. Pengecualian hanya berlaku untuk undangan kenegaraan yang sangat mendesak dan penting.
- Pemangkasan Tunjangan Lainnya: Tak berhenti di situ, DPR akan melakukan evaluasi dan memangkas berbagai tunjangan serta fasilitas lain. Dasco merinci beberapa di antaranya, "Ada listrik dan biaya jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,".
- Sanksi Finansial bagi Anggota Bermasalah: Anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan lagi menerima hak-hak keuangan mereka dari negara. Ini menjadi mekanisme sanksi internal yang lebih tegas.
- Percepatan Proses di MKD: Pimpinan DPR akan proaktif menindaklanjuti penonaktifan anggota oleh partai dengan mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera berkoordinasi dengan mahkamah partai terkait.
- Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik: DPR berjanji akan memperkuat mekanisme transparansi dan melibatkan partisipasi publik yang lebih bermakna dalam setiap proses legislasi dan pengambilan kebijakan.
Langkah-langkah ini menandai babak baru dalam dinamika hubungan antara pemerintah, parlemen, dan rakyat.
Pelaporan langsung Dasco kepada Prabowo mengindikasikan adanya upaya sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam meredam gejolak sosial dan memulihkan kepercayaan publik.
Meski demikian, publik masih menanti apakah enam poin ini akan diimplementasikan secara konsisten, mengingat masih ada beberapa poin dari "17+8 Tuntutan Rakyat" yang belum sepenuhnya terjawab oleh para elite politik.
