“Kenapa? Karena aparatur intelijen kita menjadi tumpul analisisnya. Karena selama dipimpin Budi 8 tahun, BIN ini banyak diseret ke politik praktis untuk tujuan – tujuan kekuasaan. Sehingga sekarang BIN menjadi gagap, maka BIN harus direformasi,” tambahnya.
Ginting kemudian menyentil bahwa sudah seharusnya BIN menjadi intelijen negara bukan justru intelijen kekuasaan untuk kepentingan politik.
“BIN itu harusnya untuk intelijen negara, bukan untuk intelijen kekuasaan seperti era Jokowi. Digunakan untuk kepentingan politik praktis kekuasaan Presiden Jokowi,” ucapnya.
Selain itu, menurut Ginting, Budi Gunawan juga tidak mencontohkan sebagai Intelijen yang tertutup. Hal inilah yang membuat pihaknya menilai bahwa Budi Gunawan tidak pas menjabat sebagai Kepala BIN.
“Itu karakter figure Budi Gunawan yang menurut saya tidak pas untuk menjadi kepala BIN waktu itu, karena backgroundnya polisi lalu lintas yang lebih terbuka dan biasa melakukan penyuluhan,” urainya.
“Sehingga intelijen di era Budi seperti tugas – tugas pembinaan territorial di TNI, pamer soal ketika Covid bikin posko segala macam, seragamnya mencolok, harusnya intelijen itu tidak berseragam, tidak menunjukkan dirinya. Intelijen mestinya tertutup, kantornya juga gitu, ini kok seperti kantor partai, di cat merah,” tambahnya.
Pemilihan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN saat itu menurut Ginting adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Jokowi.
“Itu sebenarnya bahaya untuk keamanan negara. Kantor atau markas intelijen itu harusnya disamarkan. Itu karena Budi Gunawan backgroundnya bukan intelijen, ini kesalahan Jokowi saat itu menempatkan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN saat itu, ini analisis saya,” tegasnya.
Kontributor : Kanita
Baca Juga: Rekam Jejak Karier Rahayu Saraswati, Keponakan Presiden Prabowo Subianto yang Mundur dari DPR RI
