- BPIP diminta agar tidak diisi oleh individu yang memiliki jabatan politik
- BPIP seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian tulus terhadap kondisi bangsa
- Habib Muhsin mewanti-wanti agar BPIP tidak menjadi alat untuk meloloskan misi tersembunyi dari kelompok-kelompok tertentu.
Suara.com - Mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Habib Muhsin Alatas, mengusulkan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak diisi oleh individu yang memiliki jabatan politik.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (11/9/2025), terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.
Ia menyampaikan, bahwa BPIP seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian tulus terhadap kondisi bangsa, bukan mereka yang datang dengan agenda politik atau pesanan kelompok tertentu.
"Bukan jabatan politik, tapi orang yang punya care, perhatian terhadap keperihatinan bangsa yang sudah semakin keblangsak ini," ujar Muhsin dalam rapat.
Ia mewanti-wanti agar BPIP tidak menjadi alat untuk meloloskan misi tersembunyi dari kelompok-kelompok tertentu.
Menurutnya, hal tersebut akan menyimpang dari tujuan luhur pembentukan BPIP.
Lebih lanjut, Muhsin menekankan pentingnya menempatkan tokoh-tokoh yang memiliki "rasa kebatinan" yang sama dengan para pendiri bangsa di BPIP.
Menurutnya, mereka harus memiliki semangat kuat untuk memperjuangkan dan mengimplementasikan Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara konsisten.
"Dipilih yang duduk di situ adalah orang-orang dan tokoh-tokoh yang punya rasa kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa dan punya semangat yang khusus benar-benar untuk memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk diimplementasikan secara konsisten," pungkasnya.
Baca Juga: BPIP Dinilai Tak Relevan, Wacana Pembubaran Menguat di DPR
