Infografis
Suara.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tengah mengusulkan sebuah langkah besar di bidang pendidikan. Usulan itu adalah memasukkan kembali Pancasila sebagai salah satu mata ujian nasional.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, mengatakan usulan ini adalah salah satu cara untuk menghidupkan kembali mata pelajaran legendaris Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dulu menjadi menu wajib di sekolah.
Untuk mendukung rencana ini, Yudian menegaskan bahwa BPIP tidak main-main. Pihaknya bahkan sudah menyiapkan amunisi lengkap.
"Dalam hal ini, kami sudah menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Ideologi Pancasila," kata Yudian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (17/7/2025).
Yudian menjelaskan, total ada 24 buku teks yang telah diterbitkan, mencakup semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SLTP, hingga SLTA. Buku-buku ini bahkan sudah memiliki landasan hukum melalui Keputusan Mendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022.
Tak hanya dalam bentuk fisik, buku-buku tersebut juga tersedia dalam format digital dengan harga yang dikontrol ketat.
"Kami memberi batasan maksimal harga buku itu, tidak boleh dimahalkan. Ada harga eceran tertinggi (HET), jadi kami kasih batas di situ," ucapnya.
Lantas, bagaimana format ujiannya nanti?
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa ujian nasional dengan format baru akan dimulai pada November 2025 untuk siswa SMA/sederajat, dan pada 2026 untuk siswa SD dan SMP.
Baca Juga: BPIP Dinilai Tak Relevan, Wacana Pembubaran Menguat di DPR
Meski tidak lagi menjadi penentu kelulusan, hasil ujian nasional format baru ini memiliki peran yang sangat strategis.
"Kenapa November? Karena yang kelas 12 itu kan nanti dia akan kuliah sehingga dengan hasil (ujian) itu dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi," kata Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Pernyataan ini membuka kemungkinan bahwa nilai ujian Pancasila kelak bisa menjadi salah satu tiket penting bagi para siswa untuk bisa masuk ke kampus impian mereka.
"Sudah sejak lama kan memang ujian tidak menjadi penentu kelulusan, tetapi ada makna dengan adanya evaluasi itu," ujarnya.
