Suara.com - Setelah dijatuhi sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik pemerintah, Pantai Indah Kapuk (PIK) didorong membangun tempat pengolahan sampah sendiri.
Pengamat Lingkungan Hidup, Yayat Supriatna menilai, langkah ini justru bisa menjadikan PIK contoh kawasan mandiri dalam pengelolaan sampah. Sebab, kawasan yang dikelola pihak swasta biasanya enggan mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat TPA sendiri.
“PIK itu, kalau memang ingin mandiri, perlu mempertimbangkan untuk memiliki TPA sendiri. Biasanya, banyak pengembang enggan membangun TPA karena dianggap menambah biaya lingkungan,” ujar Yayat kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, meski harga lahan di kawasan PIK mahal, pengembang tidak bisa terus bergantung pada TPA pemerintah.
“Mereka beli tanahnya sudah cukup mahal di kawasan itu dengan harga puluhan juta. Kalau hanya jadi TPA kan sayang,” ujarnya.
Yayat mendorong PIK bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar, seperti Pemprov DKI dan Kabupaten Tangerang, sekaligus mengembangkan sistem pengolahan sampah yang modern.
“Pengelolaan sampah di PIK sebaiknya tidak mengikuti model TPA biasa, tetapi menggunakan TPA terpadu yang mampu menghasilkan nilai tambah. PIK bisa belajar dari sistem pengelolaan sampah di negara-negara maju,” katanya.
Sebagai kawasan berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), ia menilai PIK seharusnya menjadi pionir pengelolaan sampah perkotaan.
Sudah saatnya PIK tampil sebagai pionir pengelolaan sampah. Masa kita kalah dengan Banyumas? Banyumas itu kabupaten loh, tapi mereka mampu mendaur ulang sampah dengan baik,” pungkas Yayat.
Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan sanksi paksaan pemerintah kepada sejumlah pengelola kawasan di Jakarta Utara (Jakut), seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk tidak membuang sampahnya di luar kawasan dan melakukan pengelolaan mandiri.
Dalam peninjauan ke kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pengelola kawasan perlu melakukan pengelolaan sampah seperti yang dimandatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
"Kami sudah memberikan paksaan pemerintah kepada Pantai Indah Kapuk untuk tidak mengeluarkan lagi sampahnya apapun alasannya," kata Menteri LH Hanif Faisol seperti ditulis Antara.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan sanksi paksaan pemerintah kepada sejumlah pengelola kawasan di Jakarta Utara (Jakut), seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk tidak membuang sampahnya di luar kawasan dan melakukan pengelolaan mandiri.
Dalam peninjauan ke kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pengelola kawasan perlu melakukan pengelolaan sampah seperti yang dimandatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
"Kami sudah memberikan paksaan pemerintah kepada Pantai Indah Kapuk untuk tidak mengeluarkan lagi sampahnya apapun alasannya," kata Menteri LH Hanif Faisol.
TERPOPULER
