Infografis
- Gubernur DKI Pramono Anung pastikan aksi demo ojol di Jakarta berlangsung aman dengan koordinasi polisi
- Pemprov DKI menegaskan demo adalah hak demokrasi, namun tetap harus tertib agar tidak ricuh
- Garda Indonesia bersama aliansi mahasiswa menuntut potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif, dan pencopotan Menhub
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan aksi unjuk rasa yang digelar pengemudi ojek online (ojol) di Ibu Kota pada Rabu (17/9/2025), akan berlangsung aman.
Ia memastikan pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan.
Pramono mengatakan, demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi warga negara.
Karena itu, Pemprov DKI tidak akan menghalangi aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat, termasuk para pengemudi ojol.
“Demonstrasi ini kan bagian dari hak demokrasi kita. Sehingga dengan demikian kami memberikan keleluasaan siapapun untuk bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” kata Pramono di Silang Monas, Jakarta Pusat, usai memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025, Rabu (17/9/2025).
Meski begitu, Pramono menekankan pentingnya menjaga ketertiban agar tidak muncul kericuhan seperti yang pernah terjadi dalam aksi-aksi sebelumnya.
Menurutnya, Pemprov DKI bersama kepolisian sudah menyiapkan pengamanan.
“Tetapi tentunya kami berjaga-jaga jangan sampai apa yang kemarin terjadi itu terulang kembali,” ujarnya.
Keyakinan Pramono bahwa aksi ojol hari ini akan berjalan kondusif didasarkan pada pola koordinasi para pengemudi.
Baca Juga: Tol Fatmawati Gratis Bikin Macet Hilang? Ini Kata Gubernur Pramono
Ia menyebut, aksi ini tidak dilakukan secara sporadis, melainkan terorganisasi dengan baik.
“Tetapi saya meyakini karena hari ini yang demonstrasi dikoordinasikan oleh Ojol, maka saya yakin pasti akan baik-baik saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (GARDA) bersama aliansi mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu (17/9/2025).
Aksi akan berlangsung di tiga titik, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Negara, dan DPR RI.
Ketua Umum Asosiasi GARDA, Igun Wicaksono, menegaskan aksi ini digelar bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional.
Menurutnya, peringatan tersebut yang seharusnya menjadi momentum kebanggaan bangsa justru mencerminkan kemunduran sektor transportasi sejak Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menjabat.
"Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan akan menjadi saat yang tepat bagi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa terjadinya kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan," kata Igun dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (17/9/2025).
GARDA menilai Menhub lebih berpihak kepada perusahaan aplikasi transportasi ketimbang kepada pengemudi.
Igun menyebut Dudy justru berperan layaknya juru bicara perusahaan, bukan pejabat negara yang seharusnya melayani rakyat.
"Bahkan pada ekosistem transportasi online, Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha bukan sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan," ujarnya.
Menurut Igun, kebijakan Kemenhub saat ini dikendalikan oleh kepentingan perusahaan aplikasi.
GARDA menyebut fenomena itu sebagai vendor driven policy yang merugikan para pekerja transportasi daring.
"Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi 'vendor driven policy' dimana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online," ucapnya.
Dalam aksi ini, ada sejumlah tuntutan yang diusung.
Beberapa di antaranya yakni potongan aplikator maksimal 10 persen, regulasi tarif antar barang dan makanan, audit investigatif potongan 5 persen yang diambil aplikator, hingga penghapusan fitur Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.
Selain itu, GARDA juga mendesak pencopotan Menteri Perhubungan dan pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
Adapun rute aksi dimulai dari Kemenhub, lalu berlanjut ke Istana Presiden, dan berakhir di DPR RI.
GARDA memastikan pengemudi ojol roda dua, driver roda empat, hingga kurir logistik daring akan turun dalam unjuk rasa tersebut.
Tak hanya itu, Igun juga mengingatkan masyarakat untuk mencari transportasi alternatif.
Pasalnya, sebagian besar pengemudi ojol akan menonaktifkan aplikasi mereka selama aksi berlangsung.
"Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana dan DPR RI," pungkas Igun.
