REGIONAL:
Suara.com - Pengamat pertahanan menilai penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) oleh Presiden Prabowo Subianto didasarkan pada hubungan personal dan pengalaman, bukan didasari rasa dendam masa lalu. Padahal, Djamari adalah salah satu perwira yang merekomendasikan pemecatan Prabowo dari militer pada tahun 1998.
Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, menilai bahwa Prabowo lebih mengutamakan rekam jejak hubungan personal yang sudah terjalin lama.
"Presiden Prabowo tetap berusaha untuk tidak mengutamakan dendam, tetapi masih merujuk pada pengalaman dan hubungan personalnya di masa lalu," kata Edna dalam siaran persnya, Rabu (18/9/2025).
Edna menjelaskan, kedekatan antara Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Djamari telah terjalin sejak mereka di Akademi Angkatan Bersenjata RI (AKABRI). Saat itu, Djamari (angkatan 1971) adalah senior sekaligus "pengasuh" bagi Prabowo dan Sjafrie (angkatan 1974).
"Djamari bahkan pernah menjadi komandan Prabowo saat mereka sama-sama di AKABRI," tambah Edna.
Kedekatan inilah yang membuat hubungan mereka tetap terjaga hingga Djamari bergabung dengan Partai Gerindra setelah pensiun.
Pengalaman Militer dan Politik
Selain kedekatan personal, Djamari juga memiliki rekam jejak yang panjang di dunia militer. Ia pernah menjabat posisi strategis seperti Panglima Kostrad dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.
"Djamari juga memiliki pengalaman politik 1997-1998 sebagai anggota MPR," jelas Edna.
Dengan latar belakang sejarah dan kedekatan tersebut, Edna meyakini tidak akan ada perbedaan pandangan yang signifikan antara Prabowo, Sjafrie, dan Djamari dalam menentukan kebijakan di sektor polkam.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam definitif pada Rabu, menggantikan Budi Gunawan. Pelantikan ini merupakan bagian dari perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih, yang juga melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta sejumlah wakil menteri dan kepala badan lainnya. (Antara)
TERPOPULER