Untuk memastikan hal ini berjalan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan berkoordinasi dengan mahkamah partai.
Terakhir, dan yang paling penting untuk Gen Z, DPR berkomitmen untuk penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi dan kebijakan.
"Keempat, Penghentian hak-hak keuangan bagi anggota DPR RI yang dinonaktifkan partai politiknya," imbuh Dasco saat membacakan poin keputusan tersebut.
Lebih Ramah Gen Z
Langkah cepat Dasco dan pimpinan DPR ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan.
Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai respons DPR patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan dalam menanggapi aspirasi publik.
Menurutnya, langkah ini berpotensi besar memperbaiki citra DPR di mata masyarakat, terutama di kalangan Gen Z.
“Menurut saya, apa yang disampaikan oleh DPR, terutama Dasco, soal tuntutan tersebut, meski baru 6 bekerja, terbilang cepat dan responsif. Tentu saja akan memperbaiki citra DPR," kata Hensat, sapaan akrabnya.
Meski demikian, Hensat memberikan catatan penting. Ia mengingatkan agar kepekaan para wakil rakyat tidak hanya muncul saat ada tekanan publik dengan tensi tinggi.
Aspirasi masyarakat, terutama dari generasi muda, harus menjadi prioritas utama dan tidak sekadar formalitas.
Hal itu, kata dia, harus dipraktikkan langsung. semisal mengikutsertakan kalangan muda atau Gen Z pada kegiatan-kegiatan di daerah pemilihan (dapil).
"Tentu, pemuda-pemudi, terutama Gen Z mempunyai pemikiran baru, idealis, genuine. Ini penting untuk digali dan dipelajari oleh legislator sebagai prasarat kemajuan pembangunan nasional."
Selain itu, kata dia, menciptakan parlemen yang mengadopsi kemajuan teknologi juga harus diterapkan, sehingga bisa membantu menyerap aspirasi Gen Z.
"Teknologi, terutama terkait arus informasi seperti di media sosial dan lainnya, harus bisa dimanfaatkan DPR sehingga lebih dekat dengan konstituen muda, yang rata-rata memang digital friendly."
TERPOPULER
