Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!

Suara.com - Gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir, memunculkan kekhawatiran akan potensi ledakan kemarahan publik yang lebih besar.

Fenomena ini mengingatkan pada krisis politik yang belum lama ini mengguncang Nepal, di mana rakyat yang selama bertahun-tahun menahan diri akhirnya meledak dalam aksi.

Demonstrasi di Indonesia yang menghasilkan 25 tuntutan dianggap sebagai tanda bahwa ketidakpuasan publik semakin memuncak. 

“Akarnya dari kemarin kan ada demonstrasi besar, menghasilkan 17 plus 8 tuntutan yang dikompilasi di media sosial,” ujar Rocky Gerung dalam akun YouTube Tempodotco, Rabu (17/9/2025).

“Kemudian ada perekonom juga berkumpul ngomongin tentang darurat ekonomi,” tambahnya.

Nepal baru saja diguncang kemarahan rakyat yang tak lagi bisa dibendung.

Setelah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, sistem kasta, menyaksikan korupsi merajalela, masyarakat akhirnya melakukan tindakan.

Puncaknya, sekelompok demonstran mencemplungkan Menteri Keuangan ke sungai sebagai bentuk protes. 

Gerakan ini dipimpin oleh generasi muda, khususnya Gen Z, yang bahkan menggelar voting online untuk menentukan pemerintahan sementara.

“Jadi kemiskinan, korupsi. Nah bertahun-tahun mereka tahan. Ditambah lagi sistem kasta,” jelas filsuf tersebut.

“Dan yang lebih Ini sekarang Gen Z bikin voting di aplikasi lalu memilih pemerintahan sementara sampai enam bulan,” kata Rocky Gerung.

Kemarahan yang memuncak di Nepal, menjadi peringatan keras bagi Indonesia. 

Meski situasi politik dalam negeri terlihat stabil di permukaan, ada potensi besar terjadinya letupan sosial.

“Menurut saya sih bisa. Jangan lupa Indonesia itu kan bahasa Indonesia yang mendunia salah satunya adalah kata amok ya. Jadi kita bisa diem  kelihatannya tenang, santai suatu saat tapi bisa tiba-tiba bursting gitu. Itu yang namanya amok kan kayak gitu ya,” jelas Bivitri Susanti.

Beberapa bulan terakhir, kemarahan publik di Indonesia dipicu oleh perilaku elite yang dianggap “kurang ajar” dan tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.