Rocky Gerung Bongkar Borok Sistem Politik!

Suara.com - Demokrasi Indonesia disebut tak pernah benar-benar selesai sejak kejatuhan Orde Baru. 

Demokrasi yang diharapkan membawa perubahan, justru dikuasai oleh elite yang tidak punya komitmen memperkuat republik.

“Jadi dari awal kualitas perubahan itu tidak dihasilkan melalui percekapan lengkap, percekapan total. Nah kita cuman mencicil akhirnya nilai demokrasi," ujar Pengamat Politik Rocky Gerung dalam Podcast di akun YouTube Tempodotco, Rabu (17/9/2025.

Sehingga, apakah kita sudah pindah dari reformasi ke demokrasi? 

"Belum. Kita baru keluar dari otoritarianisme tetapi belum masuk ke demokrasi. Kan transisi itu dua langkah. Langkah keluar dari, langkah masuk ke itu,” tegasnya.

Menurutnya, karena kemampuan kita untuk, sebut aja  memaksakan ide masyarakat sipil ini, tidak dihasilkan secara kimiawi itu. 

"Nah itu akibatnya ya mental feodal, mental corrupt  carry over ke dalam sistem yang sekarang. Jadi kita memang harus lepaskan itu.,” lanjut Rocky Gerung.

Perbesar

Alih-alih membangun sistem politik yang sehat, mentalitas lama justru diperkuat. Hal ini membuat rakyat semakin tidak percaya pada proses politik dan mudah kecewa terhadap pemerintahan.

Untuk mencegah Indonesia mengalami krisis seperti Nepal, dibutuhkan langkah yang lebih mendasar daripada sekadar mengganti pejabat. 

Baca Juga: Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!

Sementara itu, Prof. Dr. Robertus Robet, Dosen FISH Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menekankan pentingnya membangun publik yang deliberatif, yakni masyarakat yang mampu berpikir rasional, mendiskusikan ide, dan menyuarakannya dengan efektif.

“Satu publik itu punya tiga ciri. Satu deliberatif. Dia deliberatif. Dia mendiskusikan. Pertama-tama dia mengandalkan rasionalitas. Reason. Bukan rasio. Tapi reason. Itu beda ya. Kalau rasio kan kemampuan kalkulatif. Tapi kalau reason itu kan dia kemampuan untuk memikirkan alternatif yang terbaik untuk kehidupan publik secara umum. Nah itu reason. Public use of reason. Yang kedua ciri dari publik itu adalah baru yang namanya kemampuan deliberatif. Jadi reason itu selalu diturunkan dalam kemampuan deliberatif. Nah yang bentuk praktisnya adalah kapabilitas retori. Republik itu harus punya tiga itu," beber Dosen itu.

Selain itu, reformasi partai politik menjadi hal mendesak untuk memastikan demokrasi berjalan sehat dan mencegah nilai-nilai publik terpinggirkan.

“Jangan sampai publik atau people's value itu kalah terhadap elite rules, jadi aturan elite itu, akhirnya mengalahkan nilai-nilai people ini kan nilai people ini nggak bisa di upload ditindas terus secara hegemonik,” jelas Rocky Gerung.

Selain itu, Prof Dr. Robertus Robet mengingatkan pentingnya pendidikan politik pendidikan politik agar rakyat dapat menjadi subjek demokrasi yang matang. 

Ia merujuk pada pemikiran tokoh bangsa seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, yang percaya bahwa kesadaran politik harus dibangun dari basis masyarakat, bukan hanya mengandalkan elite.

“Nah caranya bagaimana? Kalau Hatta Sjahrir dia percaya dengan politik pendidikan ya kan? Tapi kalau belajar dari sejarah reformasi ya itu dibangun di dalam memang aktivisme dalam gerakan mahasiswa itu bisa menghasilkan rakyat yang sadar tugas,” kata Dosen Universitas Negeri Jakarta itu.

“Nah sekarang ada era digital kita ya kan? Pertanyaan kita apakah era digital sekarang ini juga punya kemampuan membelikan pendidikan buat orang Indonesia ini yang katanya begitu besar di dalam media sosial itu,” tambahnya.

Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena