Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugas.

Ia menekankan, pendekatan humanis justru akan memperkuat citra dan dukungan publik terhadap lembaga tersebut.

“Dengan pendekatan yang lebih humanis, citra Satpol PP akan semakin positif di mata masyarakat, sehingga dukungan publik terhadap tugas mereka juga semakin kuat,” kata Tito dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

Tito menjelaskan, keberhasilan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tidak hanya ditentukan oleh aturan yang ditegakkan, melainkan juga cara aparat berinteraksi dengan masyarakat.

Dukungan publik, menurutnya, tidak bisa dibangun dengan slogan semata.

Mantan Kapolri itu mencontohkan peristiwa di Makassar, ketika Satpol PP terlibat dalam aksi kemanusiaan usai demonstrasi.

Saat itu, aparat memilih membantu warga daripada menunjukkan tindakan represif.

“Kita melakukan pendekatan yang manusiawi, melakukan cara-cara yang baik,” ujarnya.

Tito menekankan, kehadiran Satpol PP seharusnya membuat masyarakat merasa aman dan terlindungi, bukan sebaliknya. Karena itu, tutur kata, sikap, hingga penampilan fisik petugas dinilai memengaruhi persepsi publik.

“Satpol PP jangan sampai menimbulkan rasa takut, melainkan rasa nyaman. Dari cara bicara sampai cara berpenampilan itu penting untuk menjaga citra,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengapresiasi arahan Mendagri.

Ia menilai, pendekatan humanis merupakan langkah tepat untuk meninggalkan pola represif yang kerap menimbulkan ketegangan.

“Satpol PP harus mengedepankan pendekatan humanis. Mereka tidak boleh lagi mengutamakan tindakan represif dalam penertiban. Satpol PP harus menjadi sahabat masyarakat di daerah,” kata Iwan, Sabtu (20/9).

Menurut Iwan, strategi itu bisa mencairkan hubungan aparat dengan masyarakat pasca demonstrasi pada Agustus lalu. Dengan begitu, ketertiban bisa dijaga tanpa menimbulkan resistensi.

“Strateginya memang harus begitu, agar Satpol PP lebih dekat dengan masyarakat. Namun mereka juga tetap perlu tegas dan terukur dalam menegakkan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Jangan sampai Satpol PP terkesan keras kepada masyarakat, tapi lembek terhadap ASN,” pungkas Iwan.