- Ribuan siswa di berbagai daerah menjadi korban keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menemukan banyak dapur penyiapan makanan (SPPG) yang tidak memenuhi standar kebersihan
- Muncul desakan kuat dari berbagai pihak, termasuk FKBI dan DPR, agar pemerintah segera melakukan audit total terhadap penyedia makanan
"FKBI meminta agar seluruh penyedia makanan MBG diaudit secara independen dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka," tegasnya.
FKBI juga menuntut adanya skema ganti rugi dan pemulihan korban yang jelas.
Pemerintah, menurut Tulus, wajib menyediakan kompensasi medis, psikologis, sekaligus dukungan hukum bagi siswa terdampak dan keluarganya.
Tak berhenti di situ, FKBI menekankan perlunya reformasi total dalam tata kelola MBG. Pengawasan program, kata Tulus, seharusnya melibatkan komunitas sekolah, organisasi orang tua, dan lembaga perlindungan anak agar tidak elitis dan eksklusif.
Selain itu, FKBI mendorong diterapkannya sistem pelaporan berbasis komunitas dan early warning system untuk deteksi dini.
"Penyusunan SOP Terbuka dan Partisipatif Evaluasi Model Distribusi. Pertimbangkan opsi desentralisasi penyediaan makanan melalui kantin sekolah atau pemberian dana langsung kepada orang tua," ujarnya memberi saran.
