Sorotan Tajam MBG: Golkar Minta Perbaiki Dapur dan Distribusi, Bukan Hentikan Program!

Suara.com - Kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa daerah pasca implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu sorotan tajam dan desakan publik untuk menghentikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan bahwa permasalahan bukan terletak pada gagasan MBG, melainkan pada tataran pelaksanaannya.

"Dari aspek filosofis, konstitusional, program dan target-target yang ingin dicapai, ini enggak ada masalah. Tetapi yang ada masalah adalah ada pada tataran pelaksanaan," kata Idrus kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).

Ia menekankan bahwa keracunan yang terjadi harus dikaji dari sisi pengelolaan dan pengawasan, bukan serta-merta menghentikan program yang dinilai strategis ini.

Idrus menyoroti pentingnya aspek keamanan pangan (food safety) dan manfaat gizi bagi penerima MBG.

Ia mengidentifikasi tiga rangkaian tata laksana yang krusial dan masing-masing berkontribusi 100 persen dalam menentukan kualitas makanan:

• Kualitas Bahan Baku: Makanan tidak hanya diuji dari rasa dan bentuk, tetapi harus diperhatikan mulai dari bahan bakunya. "Setitik saja nila pada bahan baku, rusak dan tak berarti lagi semua gizi pada makanan itu."
• Proses Pengelolaan: Pengelolaan makanan harus dilakukan secara higienis dan tidak ugal-ugalan meskipun berskala massal. "Setitik saja kemasukan nila saat memproses, rusak dan tak berarti lagi semua gizi pada makanan itu."
• Sistem Pengiriman (Deliver): Proses makanan sampai ke tangan anak sekolah harus mengindahkan kesehatan. "Setitik saja nila pada proses pengemasan dan pengiriman, ia akan merusak semua rasa! Dan makanan itu tak berarti lagi! Berubah jadi racun."

"Maka dalam proses MBG, kita jangan pernah toleran pada 'NILA YANG SETITIK'," tegas Idrus Marham.

Idrus juga mengutip Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang sejak awal menegaskan bahwa Program MBG sebagai program unggulan Presiden yang mulia.

Sasarannya juga langsung kepada rakyat banyak, sehingga Golkar harus berada di garda terdepan untuk mengamankan dan mensukseskan program ini secara produktif.

Sejak diluncurkan pada awal 2025, kasus keracunan telah dilaporkan di beberapa daerah, termasuk di Bandung Barat.

Namun, tekanan publik untuk menghentikan MBG mendapat tanggapan dari kader Golkar dan legislatif pendukung.

Mereka justru menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap pengelolaan, pengawasan, serta regulasi pendukung agar MBG tetap berjalan efektif dan produktif untuk melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.