Indef Kritik Kebijakan Fiskal Pemerintah: Sektor Riil Sakit, Suntikan Likuiditas Bukan Obatnya

Erick Tanjung | Lilis Varwati | Suara.com

Minggu, 28 September 2025 | 14:21 WIB
Indef Kritik Kebijakan Fiskal Pemerintah: Sektor Riil Sakit, Suntikan Likuiditas Bukan Obatnya
Ilustrasi kebijakan fiskal pemerintah yang mengandalkan suntikan likuiditas. [Ist]
  • Kebijakan fiskal pemerintah yang mengandalkan suntikan likuiditas ke perbankan dinilai tidak akan efektif.
  • Akar masalahnya bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada sektor riil yang lesu dan daya beli lemah.
  • Indef mencatat adanya tekanan serius terhadap daya beli masyarakat

Suara.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan fiskal pemerintah yang mengandalkan suntikan likuiditas ke perbankan tidak akan efektif untuk mengatasi stagnasi ekonomi.

Menurut Indef, akar masalahnya bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada sektor riil yang lesu dan daya beli masyarakat yang terus menurun.

"Di saat permintaan masyarakat sedang turun... juga di sisi suplai, sektor riil sedang melambat di tengah ketidakpastian yang tinggi," kata Direktur Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).

Eisha memaparkan sejumlah data yang menunjukkan pelemahan di sektor riil:

  • Penjualan Kendaraan Anjlok: Penjualan mobil sepanjang Januari–Juni 2025 turun tajam, dengan wholesale minus 8,6 persen dan ritel minus 9,5 persen.
  • Manufaktur Terkontraksi: Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur juga berada di zona kontraksi pada triwulan II 2025.
  • Investasi Asing Turun: Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) turun dari Rp 217,3 triliun menjadi Rp 202,2 triliun akibat ketegangan geopolitik dan persaingan global.

Daya Beli Konsumen Terus Tertekan

Di sisi permintaan, Indef mencatat adanya tekanan serius terhadap daya beli masyarakat:

  • Inflasi Meningkat: Inflasi naik dari 1,07 persen (Januari–Juli 2024) menjadi 2,37 persen pada periode yang sama tahun ini.
  • PHK Meningkat: Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat 32 persen pada semester I 2025.
  • Kepercayaan Konsumen Menurun: Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni 2025, yang menandakan pesimisme terhadap prospek ekonomi rumah tangga.
  • Rekomendasi Indef: Fokus pada Keseimbangan Ekonomi.

Atas dasar itu, Eisha menekankan bahwa kebijakan fiskal melalui APBN seharusnya difokuskan untuk menyeimbangkan ekonomi di sektor riil, bukan sekadar membanjiri pasar keuangan dengan likuiditas yang berisiko salah sasaran.

"Bukan membanjiri likuiditas yang justru akan mendorong ketidakseimbangan pada pasar keuangan," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kapan Pelantikan PPPK Paruh Waktu 2025? Ketahui Jadwal Resminya

Kapan Pelantikan PPPK Paruh Waktu 2025? Ketahui Jadwal Resminya

Lifestyle | Sabtu, 27 September 2025 | 15:15 WIB

Awal Puasa Ramadan 2026, Muhammadiyah dan Pemerintah Sama atau Beda?

Awal Puasa Ramadan 2026, Muhammadiyah dan Pemerintah Sama atau Beda?

Lifestyle | Sabtu, 27 September 2025 | 16:09 WIB

DPR dan Pemerintah Hapus Kementerian BUMN, Ganti dengan Lembaga Baru

DPR dan Pemerintah Hapus Kementerian BUMN, Ganti dengan Lembaga Baru

Your Say | Jum'at, 26 September 2025 | 16:04 WIB

Terkini

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:38 WIB

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:01 WIB

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:42 WIB

AHY Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Diberi Nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono

AHY Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Diberi Nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:09 WIB

Percakapan Singkat Seusai Maghrib Jadi Kenangan Terakhir Ayah Praka Farizal Sebelum Putranya Gugur

Percakapan Singkat Seusai Maghrib Jadi Kenangan Terakhir Ayah Praka Farizal Sebelum Putranya Gugur

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:02 WIB

H-1 MBG Kembali Beroperasi, Relawan SPPG Jakbar Gas Pol Bersihkan Dapur

H-1 MBG Kembali Beroperasi, Relawan SPPG Jakbar Gas Pol Bersihkan Dapur

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:02 WIB

Polisi Panggil Aiman soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi: Bukan Soal Pribadi Tapi Program Tayangan

Polisi Panggil Aiman soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi: Bukan Soal Pribadi Tapi Program Tayangan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 18:58 WIB

Duka Mendalam atas Gugurnya Personel TNI, Menlu Sugiono Kecam Keras Serangan Israel di Lebanon

Duka Mendalam atas Gugurnya Personel TNI, Menlu Sugiono Kecam Keras Serangan Israel di Lebanon

News | Senin, 30 Maret 2026 | 18:54 WIB

Perubahan Iklim Tingkatkan Risiko Kematian, Negara Miskin Paling Terdampak

Perubahan Iklim Tingkatkan Risiko Kematian, Negara Miskin Paling Terdampak

News | Senin, 30 Maret 2026 | 18:50 WIB

Sebut Ada Hambatan Politis, Kuasa Hukum Andrie Yunus Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen

Sebut Ada Hambatan Politis, Kuasa Hukum Andrie Yunus Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen

News | Senin, 30 Maret 2026 | 18:49 WIB