Perintah Pusat Pangkas Dana Transfer, Pramono Pastikan Program Masyarakat Ini Aman

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Jum'at, 03 Oktober 2025 | 11:01 WIB
Perintah Pusat Pangkas Dana Transfer, Pramono Pastikan Program Masyarakat Ini Aman
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. [Suara.com/Fakhri]
  • APBD DKI Jakarta 2026 berpotensi terpangkas drastis akibat rencana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
  • Pramono menegaskan, Jakarta harus siap menghadapi tantangan ini dengan inovasi pembiayaan.
  • Dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta hanya tersisa Rp11 triliun, jauh di bawah ekspektasi.

Suara.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 berpotensi terpangkas drastis akibat rencana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bergerak cepat memastikan program-program vital bagi masyarakat tidak akan terganggu.

"Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).

Komitmen ini menjadi angin segar di tengah ancaman pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bisa mencapai triliunan rupiah.

Pramono menegaskan, Jakarta harus siap menghadapi tantangan ini dengan inovasi pembiayaan.

“Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan kekhawatirannya. APBD DKI 2026 yang semula diproyeksikan mencapai Rp95,35 triliun, berpotensi anjlok signifikan.

Ini terjadi setelah DPRD dan Pemprov DKI menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, dengan asumsi penerimaan transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK) sebesar Rp26 triliun.

"DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya, sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," tutur Khoirudin.

Dengan pemangkasan ini, dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta hanya tersisa Rp11 triliun, jauh di bawah ekspektasi.

Angka APBD 2026 pun bisa merosot tajam. "Karena kita sudah MoU dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi, sangat jauh perubahannya," jelas Khoirudin.

Kenaikan APBD 2026 sebesar 3,8 persen dari tahun sebelumnya (Rp91,86 triliun di 2025) kini terancam sirna. Masyarakat menanti bagaimana Pemprov DKI akan menghadapi tantangan anggaran ini demi menjaga keberlangsungan program-program unggulan. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun

DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun

News | Selasa, 30 September 2025 | 21:49 WIB

DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun

DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun

News | Selasa, 30 September 2025 | 21:48 WIB

Pemda Kaltim Protes Dana Transfer Daerah Dipotong: Kami Penyumbang Penerimaan Negara!

Pemda Kaltim Protes Dana Transfer Daerah Dipotong: Kami Penyumbang Penerimaan Negara!

Bisnis | Senin, 22 September 2025 | 20:53 WIB

Rp18 Triliun Anggaran Pusat Dikucurkan ke Sulsel, Untuk Apa Saja?

Rp18 Triliun Anggaran Pusat Dikucurkan ke Sulsel, Untuk Apa Saja?

News | Kamis, 28 Agustus 2025 | 16:53 WIB

Efisiensi Anggaran Daerah Jadi Fokus, Pemerintah Kurangi Transfer Pusat

Efisiensi Anggaran Daerah Jadi Fokus, Pemerintah Kurangi Transfer Pusat

News | Rabu, 20 Agustus 2025 | 15:44 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB